YOGYAKARTA –
**Borneonews - Kulon Progo**, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memilih pemimpin daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam imbauan ini, Bawaslu menekankan pentingnya pemilih untuk menjauh dari praktik politik uang. Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto, menyatakan bahwa Pilkada 2024 merupakan kesempatan yang krusial bagi masyarakat lokal untuk mengekspresikan kedaulatan mereka dalam menentukan calon pemimpin yang berkualitas. Dia mengatakan, “Oleh karena itu, pemilih harus cerdas dan pandai memanfaatkan momentum ini agar pemimpin yang terpilih dapat memenuhi harapan masyarakat dan menjalankan amanah dengan baik.” Marwanto juga menyoroti bahwa salah satu tantangan serius yang dihadapi dalam proses pemilihan adalah praktik politik uang, yang dapat mengurangi keaslian suara rakyat. “Apabila pemilih hanya memberikan suaranya berdasarkan motivasi finansial, maka yang berkuasa bukanlah rakyat, tetapi uang. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang bersih dengan menanggulangi praktik politik uang demi terwujudnya kedaulatan rakyat,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menambahkan bahwa politik uang adalah sumber berbagai masalah, termasuk korupsi. Menurutnya, jika ingin memerangi korupsi secara efektif, langkah pertama yang harus diambil adalah memberantas praktik politik uang di semua tingkatan. Najib juga menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta mengenai banyaknya pelanggaran dalam pemilu di Indonesia, meskipun sudah terdapat lembaga pengawas. Ia menjelaskan bahwa keberadaan badan pengawas pemilu tidak dimaksudkan untuk bersifat permanen. "Idealnya, ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang tinggi, lembaga pengawas tidak lagi diperlukan. Namun, kondisi saat ini menuntut keberadaan Bawaslu mengingat kesadaran hukum masyarakat yang masih perlu dibangun," ungkap Najib. Melalui sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan serentak yang diadakan bekerjasama dengan Komisi II DPR RI ini, diharapkan masyarakat akan lebih memahami pentingnya keterlibatan aktif dan menjaga integritas selama Pilkada berlangsung. ANTARA