JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Nomor 60/PUU-XXII/2024 menunjukkan dukungan signifikan dalam aspek rekrutmen dan kaderisasi partai politik untuk pemilihan kepala daerah. Fadli Ramadhanil, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan cerminan konsistensi MK dalam memfasilitasi penguatan struktur internal partai politik yang berfokus pada pencalonan pemimpin daerah. Menurut Fadli, putusan tersebut dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk mendorong adanya perputaran kepemimpinan elit di tingkat lokal. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat diperkuat melalui pegangan pada kader-kader yang berpotensi, ketimbang mengandalkan koalisi yang seringkali menimbulkan keraguan dalam kualitas calon yang diusung. Melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK telah mempertegaskan perubahan dalam ambang batas untuk pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi partai-partai politik untuk mendaftarkan pasangan calon independen. Konsekuensinya, partai politik tidak lagi perlu berfokus pada aliansi untuk mendapatkan pasangan calon, melainkan diharapkan dapat meningkatkan kaderisasi dalam tubuh mereka sendiri untuk menyiapkan calon terbaik. "Keputusan MK ini juga berfungsi untuk meminimalisir kemungkinan adanya calon tunggal," tegas Fadli. Menurut studi awal Perludem menjelang pemilihan, terdapat 154 daerah yang berpotensi hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Namun, setelah berlangsungnya fase awal pendaftaran, angka tersebut mengalami penurunan signifikan menjadi 43 dan kemudian berkurang lagi menjadi 41. Fadli mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena di 41 daerah tersebut yang mana partai-partai politik tampak secara serentak mengusung satu pasangan calon, sehingga tidak menciptakan kompetisi yang sehat di antara mereka. Ia menilai bahwa situasi ini menegaskan tantangan mendasar dalam sistem politik yang ada di Indonesia, yaitu pada aspek rekrutmen. Sebagai tambahan, Fadli menyerukan agar dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari 2020 hingga 2024, partai-partai politik telah melakukan observasi dan penguatan kaderisasi sehingga dapat menghadirkan figur-figur terbaik baik dari dalam maupun luar partai yang siap menjadi calon kepala daerah di masa mendatang. ANTARA