MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Papua Barat Daya selama periode Januari hingga Juli 2024 telah mencapai nilai sebesar Rp5,23 triliun. Angka ini diambil dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp11,53 triliun, sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Dari total serapan belanja APBN tersebut, kontribusi belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp1,54 triliun. Sementara itu, penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) mencatat angka yang signifikan, yaitu Rp3,69 triliun. Berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, hingga tanggal 31 Juli 2024, serapan belanja APBN sudah mencapai 45,40 persen dari total pagu yang ada. Lebih jauh Purwadhi menjelaskan mengenai rincian belanja kementerian dan lembaga. Belanja pegawai tercatat sebesar Rp701,51 miliar, belanja barang Rp615,08 miliar, belanja modal Rp223,93 miliar, dan belanja untuk bantuan sosial mencapai Rp4,43 miliar. Dari angka-angka tersebut, realisasi belanja pegawai telah mencapai 69,54 persen dari pagu di atas Rp1 triliun, belanja barang sebesar 41,21 persen dari pagu Rp1,49 triliun, dan belanja modal mencapai 37,95 persen dari pagu Rp590,03 miliar. Sementara itu, belanja bantuan sosial terkapai sebesar 65,50 persen dari pagu yang ditetapkan, yaitu Rp6,77 miliar. Purwadhi menambahkan bahwa total serapan belanja kementerian dan lembaga di Papua Barat Daya sudah mencapai angka 49,86 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp3,09 triliun. Selanjutnya, penyaluran dana transfer ke daerah di Papua Barat Daya terdiri dari beberapa komponen penting. Dana bagi hasil (DBH) mencatatkan nilai Rp245,53 miliar, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp2,12 triliun, serta dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp92,97 miliar. Selain itu, penyaluran DAK nonfisik mencapai Rp264,10 miliar, dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp597,68 miliar, dana desa mencapai Rp357,32 miliar, dan dana insentif fiskal Rp12,80 miliar. Purwadhi menyimpulkan bahwa penyaluran TKD untuk Papua Barat Daya dari awal tahun hingga 31 Juli 2024 telah mencapai 43,76 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp8,43 triliun. ANTARA