JAKARTA –
**Borneonews - Seoul**, Asosiasi Medis Korea (KMA), yang merupakan perkumpulan utama dokter di Korea Selatan, telah menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar membatalkan rencana penambahan kuota penerimaan siswa di sekolah kedokteran untuk tahun 2025 dan 2026. Permintaan ini juga mencakup diskusi mengenai kemungkinan penyesuaian kuota untuk tahun 2027 dan seterusnya. Tuntutan ini diajukan setelah pemerintah menyatakan pada pekan sebelumnya bahwa mereka bersedia mempertimbangkan revisi atas rencana tersebut untuk 2026, asalkan komunitas medis dapat memberikan alternatif yang *acceptable*. Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya telah berkomitmen untuk meningkatkan kuota penerimaan di sekolah kedokteran dengan tambahan 2.000 kursi per tahun selama lima tahun ke depan, sebagai upaya untuk mengatasi masalah kekurangan jumlah dokter di negara itu. Pada bulan Juni, pemerintahan Yoon sudah memutuskan untuk meningkatkan jumlah kuota penerimaan menjadi sekitar 1.500 siswa untuk tahun mendatang. Namun, dalam bentuk protes atas kebijakan ini, sebagian besar dokter magang telah mulai meninggalkan tempat kerja mereka sejak Februari, yang berakibat pada gangguan signifikan dalam sistem kesehatan negara. Seorang pejabat KMA menegaskan, "Pemerintah harus segera membatalkan rencana kenaikan kuota untuk tahun 2025 dan 2026 serta membuka diskusi mengenai kemungkinan penyesuaian untuk tahun 2027 atau tahun-tahun berikutnya." Ia juga menambahkan bahwa hal ini adalah syarat bagi KMA untuk berpartisipasi dalam badan konsultatif yang melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Lebih lanjut, pejabat tersebut menyatakan bahwa KMA merasa tidak perlu mengulangi pendapatnya, mengingat mereka sudah menegaskan bahwa peningkatan kuota yang drastis tersebut tidak logis. Dalam upaya mencari solusi, pemerintah dan Partai Kekuatan Rakyat yang saat ini berkuasa telah mengusulkan pembentukan badan konsultatif yang juga melibatkan partai oposisi serta komunitas medis. Ketua KMA, Lim Hyun-taek, dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Sabtu, menekankan pentingnya bagi pemerintah dan partai oposisi untuk menghasilkan "proposal yang masuk akal dan terkoordinasi" untuk menyelesaikan krisis di sektor kesehatan yang saat ini berlangsung. Namun, pemerintah menyatakan bahwa tidak mungkin untuk meninjau kembali rencana penambahan kuota untuk tahun depan, karena proses penerimaan perguruan tinggi sudah dimulai. ANTARA