BENGKULU –
**Borneonews - Seluma**, Forum Petani Bersatu (FPB) mendesak agar segera ada kejelasan dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Isu ini menjadi perhatian serius, mengingat ketidakpastian yang telah berlangsung cukup lama. Perwakilan FPB, Marlena, menjelaskan bahwa pihaknya telah membawa amplop berisi surat permohonan untuk mendapatkan informasi mengenai penyelesaian konflik yang melibatkan FPB dan PT Sandabi Indah Lestari (SIL). Surat tersebut disampaikan kepada Bupati Seluma. "Kami berharap ada respons yang jelas mengenai penyelesaian konflik ini," ucap Marlena. Hingga saat ini, FPB belum mendapatkan jawaban yang memadai berkaitan dengan masalah yang sedang berlangsung. Marlena menambahkan bahwa mereka telah mengirimkan surat serupa pada Agustus 2024 tetapi tidak mendapat tanggapan. "Kami ingin tahu mengenai keputusan SK tim khusus yang dibentuk untuk mempercepat penyelesaian konflik, serta hasil kerja tim tersebut sejak 2019 hingga 2024," ungkapnya. Seiring dengan itu, melalui surat kedua yang mereka kirimkan, FPB kembali mendesak Bupati Seluma agar lebih aktif menanggapi permohonan yang telah diajukan. "Langkah ini sangat penting untuk mempercepat penyelesaian antara FPB dan PT SIL, sebagaimana yang telah direncanakan sejak tahun 2019," tegasnya. FPB pernah melakukan audiensi dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada Maret 2019, yang kemudian diikuti oleh instruksi dari Kantor Staf Presiden kepada Bupati Seluma untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejak itu, pada 22 Agustus 2019, FPB diminta untuk hadir di Kantor Bupati Seluma guna membahas pembentukan tim khusus yang bertujuan mempercepat penyelesaian konflik agraria. Namun, hingga hari ini, FPB, yang mewakili masyarakat dari sembilan desa di Kabupaten Seluma, mengungkapkan bahwa mereka belum menerima SK atau hasil kerja tim terkait. Riki, perwakilan FPB lainnya, menyatakan, "Kami sangat mengharapkan adanya kejelasan dari pihak berwenang, mengingat konflik lahan dengan PT SIL telah berlangsung sejak 2011 dan belum ada solusi yang nyata sampai sekarang." ANTARA