KUPANG –
**Borneonews - Kupang**, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini tengah melakukan pendataan ulang terhadap desa-desa atau kelurahan yang mengalami masalah kekeringan pada puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi tahun 2024. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Timor Tengah Utara, Nule Octo, mengungkapkan bahwa timnya sedang menjalankan kegiatan tersebut dengan harapan jumlah desa yang terdampak tidak sebanyak pada tahun 2023. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa laporan terkait timbulnya bencana kekeringan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya, menjadi perhatian utama saat ini. Data yang diterima dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (*BMKG*) menunjukkan bahwa sejumlah desa atau kelurahan di 21 kecamatan di Timor Tengah Utara telah masuk dalam kategori siaga kekeringan, sementara tiga kecamatan lainnya dikategorikan sebagai waspada kekeringan. Nule Octo menambahkan, upaya penanganan bencana kekeringan telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk penyediaan air bersih untuk masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air. Ia menjelaskan bahwa sebagai langkah jangka pendek, BPBD telah melaksanakan penyediaan air bersih menggunakan tangki air yang dimiliki dan juga berkoordinasi dengan instansi lain yang memiliki fasilitas serupa. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa saat ini penanganan yang dilakukan oleh tim di lapangan masih merujuk pada data siaga tanggap darurat dari tahun 2023 yang mencakup 167 dari total 197 desa atau kelurahan yang terdapat di wilayah tersebut. Dengan dilakukan pendataan ulang, Nule Octo berharap jumlah desa yang terpengaruh oleh kekeringan dapat berkurang. Ia juga menginformasikan bahwa beberapa desa telah mengalokasikan Dana Desa mereka untuk menangani masalah kekeringan, terutama dalam penyediaan air bersih, yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat setempat. ANTARA