MANADO –
**Borneonews - Manado**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sulawesi Utara dan Gorontalo sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah data pemilih ganda dan pemilih yang terdaftar di daerah perbatasan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sulawesi Utara, Lanny Ointu, menjelaskan bahwa percepatan penyelesaian data pemilih ganda sangat penting, terutama setelah dilakukan *uji petik* di lapangan, termasuk di wilayah Manado. Dia menegaskan bahwa semua data yang teridentifikasi sebagai ganda harus dituntaskan di level Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selain itu, Lanny juga menyoroti tantangan teknis yang dihadapi dalam proses verifikasi data ganda, terutama yang terkait dengan daerah perbatasan. Beberapa kabupaten dan kota masih memerlukan waktu tambahan karena meminta bukti validasi sebelum data mereka bisa diverifikasi. Upaya ini penting untuk memastikan keakuratan data pemilih yang akan digunakan dalam Pilkada mendatang. Lanny menambahkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peranan penting dalam menerbitkan Surat Keterangan Penduduk bagi pemilih yang datanya belum terverifikasi. Ini diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi dan mengurangi jumlah data yang tidak akurat. Untuk mendorong kesuksesan upaya ini, KPU Sulawesi Utara dan KPU Gorontalo mengadakan rapat koordinasi di Manado. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memberikan catatan mengenai potensi masalah yang mungkin muncul akibat data pemilih ganda. Bawaslu menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara ketat proses verifikasi faktual guna meminimalisir risiko sengketa di masa mendatang. Lanny juga mencatat bahwa Pilkada 2024 akan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, dengan banyaknya pemain baru di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, pentingnya verifikasi data pemilih untuk mencegah potensi sengketa, terutama di Mahkamah Konstitusi, semakin mendesak. Dengan harapan, Lanny menekankan perlunya forum ini untuk menghasilkan solusi konkret dalam mengatasi masalah data ganda sekaligus memastikan daftar pemilih yang akurat sebelum Pilkada serentak 2024. ANTARA