JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tengah melakukan pengecekan terhadap 107 bakal calon kepala daerah yang belum mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (*LHKPN*). Pengecekan ini dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa proses verifikasi kelengkapan dokumen LHKPN masih akan berlangsung hingga penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. “Kami akan terus memantau sampai waktu penetapan. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan,” ungkap Afif saat konferensi pers di Kantor KPU RI di Jakarta. Lebih lanjut, dia menginformasikan bahwa KPU daerah memiliki peran dalam menentukan apakah dokumen bakal calon sudah lengkap atau belum. “Yang menyatakan lengkap atau tidaknya adalah rekan-rekan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Nanti, kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut,” tuturnya. Sebelumnya, pada tanggal 8 September, Komisi Pemberantasan Korupsi (*KPK*) melaporkan bahwa dari total 1.432 LHKPN yang diajukan oleh bakal calon, sebanyak 1.325 di antaranya telah dinyatakan lengkap. Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa informasi terkini menunjukkan bahwa KPK telah meneriman 1.432 LHKPN dari bakal calon kepala daerah, dengan jumlah yang lengkap mencapai 1.325. Budi juga menekankan bahwa sebagian besar ketidaklengkapan ini disebabkan oleh ketiadaan surat kuasa. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa setiap penyampaian LHKPN wajib disertai dengan surat kuasa yang bermeterai. Bagi bakal calon kepala daerah yang ingin melaporkan LHKPN secara daring, mereka dapat menggunakan *meterai elektronik* dan mengirimkannya melalui email ke sk.elhkpn@kpk.go.id. Selain itu, KPK juga menyediakan layanan penerimaan LHKPN bagi mereka yang ingin melaporkan secara langsung, yang akan berlangsung pada akhir pekan ini hingga pukul 14.00 WIB di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. ANTARA