AMBON –
**Borneonews - Ternate**, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan dukungan penuh terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah diinisiasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar menggali berbagai disiplin ilmu sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Pada kesempatan ini, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Malut, DR Abubakar Abdullah, M.Si, mengungkapkan harapannya bahwa kebijakan MBKM ini akan memberikan mahasiswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman berharga di dunia kerja. Dengan demikian, saat mereka lulus, diharapkan mahasiswa akan mampu meraih peluang kerja yang sesuai. Sebagai langkah konkret, Pemprov Malut telah menjalin kerjasama dengan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate melalui penandatanganan Memorandum of Agreement. Dalam kerjasama ini, salah satu fokusnya adalah penyerahan mahasiswa MBKM untuk memperoleh pengalaman kerja dalam lingkungan Pemprov Malut. DR Abubakar menekankan bahwa Pemprov Malut berkomitmen untuk terus bersinergi dengan semua stakeholder demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Mahasiswa Unkhair diberi peluang untuk mengambil mata kuliah di luar program studi mereka di perguruan tinggi yang sama. Selain itu, mereka dapat mengeksplorasi mata kuliah di program studi yang berbeda, baik di institusi yang berbeda maupun melalui pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sebagai catatan, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov Malut dan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Khairun menjadi langkah awal dalam implementasi Program MBKM. Proses ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis beserta jajaran pimpinan instansi terkait yang menunjukkan semangat dan komitmen bersama dalam mendukung pengembangan mahasiswa melalui program magang. Rektor Universitas Khairun, Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum, menginformasikan bahwa berbagai instansi yang bersedia menerima mahasiswa MBKM mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Dewan DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. "Kami berharap agar Pemprov Malut dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan semua elemen, termasuk Universitas Khairun. Bagi pemerintah provinsi, universitas merupakan mitra yang strategis, khususnya dalam konteks Program MBKM," kata Rektor. Dengan terlaksananya penandatanganan perjanjian kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan penyediaan pelayanan publik, terutama dalam lingkup Provinsi Maluku Utara. ANTARA