JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Manajer Riset dan Program di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono, menyampaikan bahwa pemilihan ulang dapat dilakukan dalam rentang waktu maksimal dua tahun jika di sejumlah daerah menang kotak kosong akibat minimnya calon peserta. Penetapan waktu ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak berwenang dalam menyiapkan berbagai aspek yang diperlukan, seperti administrasi, logistik, serta sumber daya manusia (SDM) yang akan bertugas dalam pemilihan umum. Arfianto menjelaskan bahwa bagi partai politik, hasil yang membawa kotak kosong menang dapat menjadi sebuah peringatan. Maka dari itu, evaluasi serta reformasi internal partai menjadi langkah yang penting dalam memperbaiki proses rekrutmen politik mereka. Penegasan ini disampaikan Arfianto dalam pernyataannya baru-baru ini di Jakarta. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 41 daerah yang memiliki calon tunggal yaitu satu pasangan calon pada Pilkada 2024 mendatang. Rinciannya adalah satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. Data ini menunjukkan adanya potensi untuk hasil pemilihan yang tidak diharapkan, jika kotak kosong dapat memenangkan suara di daerah-daerah tersebut. Sebelumnya, KPU Republik Indonesia juga telah membuka kemungkinan untuk mengadakan pemilihan ulang pada akhir tahun 2025 jika kotak kosong mendapatkan suara terbanyak dalam Pilkada 2024. Sebagaimana disampaikan oleh anggota KPU RI, August Mellaz, tahapan persiapan pemilihan membutuhkan waktu optimal sekitar sembilan bulan. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa pemilihan ulang ini akan berlangsung mendekati akhir tahun 2025. Namun, ini hanya opsi yang masih dipertimbangkan. Lebih lanjut, KPU juga menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada Selasa, 10 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, mereka akan membahas regulasi serta ketentuan yang perlu diterapkan jika kotak kosong berhasil memenangkan pemilihan di Pilkada Serentak 2024. ANTARA