PALANGKARAYA –
**Borneonews - Sampit** Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, melaksanakan kolaborasi dengan berbagai organisasi kepemudaan (OKP) dan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) untuk meningkatkan pengawasan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kotim, Salim Basyaib, menyampaikan bahwa upaya ini bertujuan untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada serentak. Dia menegaskan pentingnya kerjasama tersebut, terutama untuk memastikan jalannya pemilihan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh 40 peserta, terdiri atas 32 perwakilan OKP dan 8 anggota PPDI, Bawaslu Kotim menjelaskan pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan pemilih. Beberapa organisasi yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Katolik, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan GP Ansor. Bawaslu Kotim berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan yang bersifat partisipatif dari masyarakat. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilakukan di kampus di Kota Sampit dengan sasaran kalangan mahasiswa. Salim menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk mensosialisasikan pemilu kepada publik dan mengajak masyarakat untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif. Melalui berbagai kegiatan ini, diharapkan setiap elemen masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi dan mendukung jalannya Pilkada tahun depan. Relawan yang terlibat diharapkan mampu mencegah dan melaporkan dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilihan. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendorong OKP dan PPDI agar aktif menggunakan hak pilih mereka dan menyampaikan informasi tersebut kepada lingkungan sekitar. Pentingnya sosialisasi ini juga berkaitan dengan rencana pemungutan suara serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Dengan demikian, diharapkan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak suaranya. Fokus utama Bawaslu saat ini adalah mengawasi pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta meminta OKP dan PPDI untuk aktif berperan dalam mengingatkan ASN agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye calon tertentu. Salim juga memberikan imbauan kepada para calon kepala daerah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama Pilkada 2024. Ia menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara calon petahana dan calon baru; yang ada hanyalah calon. Oleh karena itu, semua kandidat diharapkan berkomitmen menjaga ketertiban dan hukum. Salah satu perwakilan dari OKP, Ahim, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Ia mengungkapkan bahwa sosialisasi yang dilakukan Bawaslu telah memperluas wawasan mereka mengenai Pilkada, baik sebagai peserta maupun sebagai pengawas. Ahim menekankan pentingnya keterlibatan dalam pengawasan agar semua warga negara yang berhak untuk memberikan suara dapat melakukan hal tersebut dengan baik. Dalam sosialisasi tersebut, perhatian khusus diberikan terhadap pemilih penyandang disabilitas yang memiliki hak sama dengan warga lainnya. Untuk menjamin hak pilih mereka, pemilih penyandang disabilitas akan mendapat prioritas dalam pelaksanaan, seperti tidak perlu mengantri di belakang pemilih dengan kondisi fisik normal. Mewakili organisasi yang diikutinya, Ahim menegaskan bahwa Labkesdam Kotim siap berkontribusi dalam pengawasan Pilkada serentak 2024. Ia berharap agar pelaksanaan Pilkada di Kotim dapat berlangsung dengan damai, tertib, dan aman. Masyarakat diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif atau informasi yang tidak benar yang dapat mengganggu kerukunan antarwarga. Dengan harapan agar suasana tetap harmonis, Ahim mengajak seluruh pihak untuk aktif memantau pelaksanaan Pilkada demi terpilihnya pemimpin yang mampu mengayomi dan pro terhadap kepentingan rakyat. ANTARA