JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, pemanasan global dan krisis iklim menjadi isu yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius. Isu ini kini bukan hanya menjadi bahan diskusi di kalangan ilmuwan dan aktivis lingkungan, tetapi juga telah memasuki agenda utama para pemimpin dunia, sebagaimana yang ditandai oleh pelaksanaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024. Selama satu abad terakhir, kemajuan yang dicapai melalui pembangunan industri telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk peningkatan jejak karbon. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang lebih luas untuk menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam sesi pleno ISF 2024, menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan jika Indonesia ingin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia memiliki peran krusial dalam usaha global untuk menekan emisi karbon. Hutan tropis Indonesia, yang termasuk di dalamnya Pulau Kalimantan, Sumatra, dan Papua, memiliki kemampuan menyerap karbon yang besar, dan berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Namun, tantangan besar muncul dari tingginya tingkat deforestasi yang diakibatkan oleh penebangan liar, kebakaran lahan, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, emisi karbon global semakin meningkat. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih (*net zero emissions*, NZE) pada tahun 2060. Di samping itu, juga ditargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara domestik, yang bisa meningkat hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional. Sri Mulyani menekankan bahwa tantangan utama dalam memenuhi target emisi nol bersih adalah masalah pembiayaan. Investasi yang dibutuhkan untuk transformasi menuju energi yang lebih ramah lingkungan tentu memerlukan jumlah dana yang sangat besar. Di sinilah *green financing* atau pembiayaan hijau mengambil peran penting. *Green financing* berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Proyek yang didanai melalui pembiayaan hijau ini biasanya terkait dengan energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, serta upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh instrumen keuangan di bidang ini adalah obligasi hijau (*green bonds*), yang di Indonesia banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang ramah terhadap lingkungan. Sri Mulyani juga mengakui bahwa instrumen fiskal seperti obligasi hijau dan biru telah berhasil menarik minat dari para investor, baik lokal maupun internasional. Melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dirilis pada KTT G20 di Bali tahun 2022, pemerintah berupaya untuk mempercepat transisi menuju energi bersih. Pendanaan terbaru dari JETP, berupa 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,2 triliun, disetujui oleh Bank Pembangunan Amerika Serikat untuk mendukung percepatan menuju energi bersih di Indonesia. Selain itu, di antara berbagai instrumen *green financing*, sukuk hijau (*green sukuk*) dapat dianggap sebagai salah satu yang terpopuler di Indonesia. Negara ini telah menjadi pelopor dalam penerbitan sukuk hijau, yang merupakan obligasi berbasis syariah dan mendapatkan perhatian besar dari investor internasional. Hingga kini, Indonesia telah menerbitkan sukuk hijau senilai 5 miliar dolar AS serta *SDG’s bond* sebesar 500 juta euro pada tahun 2021. Namun, perjalanan untuk mencapai target transisi energi bersih pada tahun 2060 masih panjang dan penuh tantangan. Menurut laporan dari Asian Development Bank (ADB), Indonesia diperkirakan memerlukan investasi hijau sekitar 29,4 miliar dolar AS per tahun hingga 2030 untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2060. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidaklah cukup untuk mencapai transisi energi yang diinginkan. Diperlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk mendatangkan lebih banyak dana non-publik dalam proyek-proyek hijau. Penggabungan kekuatan antara pemerintah dan sektor swasta akan memungkinkan penciptaan kebijakan serta insentif yang mendukung proyek hijau sekaligus menarik keterlibatan investor. Insentif pajak dapat diberikan untuk perusahaan yang berinvestasi dalam proyek hijau, serta subsidi bisa dialokasikan untuk industri yang berfokus pada solusi ramah lingkungan. Dengan demikian, biaya awal yang sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek hijau dapat dikurangi. Di sisi lain, PT Bank Mandiri Tbk., sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia, berperan aktif dalam mendukung inisiatif hijau yang diusung pemerintah. Wakil Direktur Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan keberlanjutan dalam proyek-proyek ini. Bank Mandiri telah memberikan fasilitas pembiayaan hijau bagi sejumlah perusahaan BUMN besar, termasuk PLN dan Pertamina, serta mendukung proyek infrastruktur hijau yang dikelola oleh sektor swasta. Namun, tantangan pada tahap awal adopsi prinsip ESG (*environmental, social, and governance*) di Indonesia masih menjadi kendala. Kapasitas untuk mengembangkan dan kolaborasi dengan lembaga keuangan yang telah lebih maju dalam implementasi ESG sangatlah penting. Bank Mandiri, dalam beberapa tahun terakhir, telah berkomitmen untuk menjadi pionir dalam penyediaan *green financing* untuk proyek energi terbarukan, dengan melakukan kerja sama dengan lembaga internasional, termasuk Bank Pembangunan Asia, dalam mengembangkan model ESG yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dalam inisiatif *green financing*. Ini tidak hanya akan membantu dalam mencapai target pengurangan emisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Keberlanjutan sejati mencakup tidak hanya aspek lingkungan, tetapi juga menciptakan basis ekonomi yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. ANTARA