JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, bersama dengan Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pernyataannya melalui akun Instagram resmi @smindrawati, Sri Mulyani menjelaskan bahwa mereka bertemu pada Senin siang hingga sore hari ini untuk memberikan pembaruan mengenai situasi APBN kepada Prabowo. Salah satu fokus laporan tersebut adalah mengenai pelaksanaan dan *outlook* APBN 2024, yang diperkirakan akan ditutup pada bulan Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih. Melalui laporan ini, Prabowo sebagai calon presiden yang akan datang mendapatkan pemahaman mendalam mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran yang sedang berjalan. Selain itu, laporan juga mencakup diskusi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta arahan yang diberikan oleh presiden terpilih terkait berbagai usulan program dan anggaran yang direncanakan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa arahan yang diberikan oleh Prabowo mencerminkan program prioritas yang akan dijalankan dalam pemerintahan nantinya untuk periode 2024-2029. Sebagai informasi tambahan, postur awal APBN 2025, sesuai dengan kesepakatan terakhir antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI, menunjukkan adanya defisit sebesar Rp616,19 triliun, yang setara dengan 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun, sementara total belanja negara akan mencapai Rp3.621,3 triliun, dengan keseimbangan primer dalam keadaan defisit sebesar Rp63,33 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun. Terdapat penyesuaian pada nilai pendapatan negara dan belanja negara dibandingkan dengan yang diumumkan dalam Nota Keuangan pada pertengahan bulan Agustus lalu, disebabkan oleh peningkatan target pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan belanja pemerintah pusat (BPP) masing-masing sebesar Rp8,2 triliun. Dengan demikian, target PNBP untuk tahun 2025 kini berada pada angka Rp513,6 triliun, meningkat dari yang sebelumnya Rp505,4 triliun. Sementara itu, BPP diperkirakan akan mencapai Rp2.701,4 triliun, beranjak dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp2.693,2 triliun. Dalam hal asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2025, diperkirakan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, dengan inflasi yang diharapkan berada di angka 2,5 persen. Selain itu, suku bunga untuk Surat Berharga Negara (SBN) jangka 10 tahun ditargetkan sebesar 7 persen, nilai tukar rupiah diproyeksikan mencapai Rp16.000 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia ditargetkan berada di level 82 dolar AS per barel. Selain itu, produksi minyak diperkirakan mencapai 605 ribu barel per hari, serta produksi gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. Untuk sasaran dan indikator pembangunan, disepakati beberapa rincian, antara lain tingkat pengangguran terbuka diharapkan berada pada kisaran 4,5-5 persen, tingkat kemiskinan diharapkan antara 7-8 persen, dan target kemiskinan ekstrem diharapkan mencapai 0 persen. Rasio gini yang diharapkan berkisar antara 0,379-0,382, dengan indeks modal manusia (IMM) ditargetkan sebesar 0,56. Nilai tukar petani (NTP) diharapkan berada antara 115-120, sementara nilai tukar nelayan (NTN) ditargetkan berkisar antara 105-108. ANTARA