BOGOR –
**Borneonews - Bekasi**, Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang terletak di Jawa Barat, kini semakin serius dalam mengimplementasikan transaksi elektronik melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Untuk itu, pihak pemerintah daerah menggelar pertemuan yang melibatkan semua unsur terkait. Kegiatan yang disebut *High Level Meeting* ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, yang berlangsung di Cikarang. Menurut Jaoharul, pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya implementasi ETPD demi mendukung akselerasi digitalisasi di daerah. Lebih lanjut, Jaoharul menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah telah menerapkan transaksi elektronik di sektor pendapatan dan belanja. Langkah ini diambil untuk memberikan kemudahan dan memfasilitasi peralihan dari transaksi tunai ke transaksi berbasis digital. Digitalisasi terhadap pendapatan dan belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diyakini akan membantu mengurangi potensi kebocoran pendapatan dan sekaligus meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengeluaran pemerintah. Dalam paparannya, Jaoharul juga mencatat bahwa proses pembayaran pajak daerah kini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk teller bank, agen bank, ATM, *mobile banking*, *internet banking*, *virtual account*, serta menggunakan metode pembayaran seperti *fintech*, E-commerce, dan *QRIS*. Sementara itu, pembayaran retribusi daerah memiliki cara yang sama, memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajiban mereka. Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan penggunaan transaksi elektronik sebagai respons terhadap perkembangan regulasi yang semakin modern. Hal ini menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi teknologi yang ada. Selain itu, komitmen tersebut juga bergantung pada dukungan penuh dari pimpinan serta keterampilan sumber daya manusia dalam lingkungan pemerintah daerah, yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Jaoharul juga mengingatkan bahwa kesuksesan digitalisasi transaksi pemerintah sepenuhnya bergantung pada sistem perbankan yang mengelola rekening kas umum daerah (RKUD). Oleh karena itu, kolaborasi, koordinasi, dan inovasi antara Bank BJB dan Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat diperlukan untuk merealisasikan tujuan ini. ANTARA