JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktur Eksekutif Agenda 45, Warsito Ellwein, akan memimpin diskusi mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Diskusi tersebut akan dilakukan melalui sebuah *focus group discussion* (FGD) yang direncanakan berlangsung di Jakarta. Warsito menyampaikan pentingnya pemilihan kepala daerah yang benar-benar mencerminkan dinamika politik yang muncul dari masyarakat setempat. Dia mencatat bahwa selama ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah jarang berhasil menghasilkan pemimpin yang asli berasal dari partisipasi publik yang nyata. Menurutnya, proses demokrasi yang berlangsung setelah reformasi masih terjebak pada aspek-aspek formal dan prosedural. Hal ini mengakibatkan banyak isu substansial dalam demokrasi yang belum teraddress secara tuntas. Dia menegaskan bahwa kendala dalam memperkuat otonomi daerah melalui demokrasi lokal justru semakin diperburuk oleh pengaruh oligarki yang menguat di tingkat lokal serta peningkatan ketimpangan ekonomi yang kian nyata. Warsito berpendapat bahwa diperlukan adanya mekanisme pemilihan kepala daerah yang berlandaskan prinsip meritokrasi. Mekanisme tersebut harus dapat diakses oleh semua kalangan, sehingga tercipta peluang yang adil bagi semua pihak yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan hal ini, pendidikan politik yang efektif harus diberikan, baik bagi anggota partai politik maupun kepada masyarakat secara umum. Di samping itu, Warsito sangat menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan demokratis dalam memperkuat otonomi daerah. Ia percaya bahwa dengan adanya pemerintahan semacam itu, potensi unik dari setiap daerah dapat dikembangkan secara optimal. Selain itu, kapasitas elemen masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tercipta suasana politik yang partisipatif, transparan, dan bebas dari korupsi. Dalam kesempatan tersebut, Warsito juga menyebutkan sembilan indikator penting yang diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Indikator tersebut meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsif terhadap kebutuhan publik, mitigasi konflik melalui konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis untuk kemajuan. Dia menegaskan bahwa semua indikator ini perlu dibangun secara kolaboratif oleh semua elemen politik yang ada di daerah melalui proses politik demokrasi. Warsito juga berharap bahwa FGD dengan para pakar tersebut dapat membantu mengidentifikasi isu mendasar yang menghambat pencapaian pemerintahan yang bersih serta menemukan solusi untuk pemilihan kepala daerah yang ideal. FGD ini merupakan bagian dari rangkaian ketiga yang mengangkat tema *Membangun Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Demokratis dalam Pilkada yang Sehat*. Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung di Kantor Agenda 45 di Jakarta Selatan pada hari Selasa, 10 September 2024. Warsito berharap bahwa hasil dari diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang signifikan untuk penyelenggaraan pilkada dan penguatan pemerintahan yang bersih di masa mendatang. ANTARA