JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Seorang ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengemukakan bahwa sistem jaminan sosial di Indonesia, khususnya program Jaminan Hari Tua (JHT), perlu diperkuat dalam rangka menghadapi tantangan populasi yang semakin menua. Hal ini penting mengingat jumlah individu yang memasuki masa pensiun—termasuk baik yang menerima upah maupun yang tidak—akan mempengaruhi secara signifikan keberlangsungan sistem jaminan sosial di negara ini. Dalam konteks ini, Tauhid menekankan bahwa perluasan cakupan kepesertaan dalam program jaminan sosial sangat diperlukan. Ia mengusulkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, mencakup baik pekerja formal maupun informal. "Cakupan partisipasi harus diperluas agar lebih inklusif," katanya ketika dihubungi beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya perbaikan dalam mekanisme yang memudahkan penerima manfaat untuk mengakses program JHT. Hal ini penting, terutama untuk mendorong individu yang belum terdaftar agar dapat bergabung dalam program tersebut tanpa kesulitan. "Regulasi harus dirancang agar penduduk yang belum terdaftar dapat mengikuti program ini dengan premi yang tidak memberatkan," tambahnya. Darmawan Prasetya, seorang peneliti kebijakan sosial dari The Prakarsa, melalui East Asia Forum, mengungkapkan bahwa bonus demografi Indonesia diproyeksikan hanya berlangsung hingga tahun 2045. Dia juga mencatat bahwa persiapan yang ada saat ini untuk menghadapi meningkatnya populasi lanjut usia masih sangat minim. Ketiadaan jaminan pendapatan bagi individu produktif pada masa tua mereka menjadi sumber kekhawatiran akan ketahanan ekonomi di era bonus demografi yang sedang berlangsung. "Kesulitan yang ada adalah Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan bonus demografinya dengan meningkatkan pendidikan dan menyediakan kesempatan kerja. Namun, saat ini juga terdapat kekurangan dalam aspek keamanan finansial bagi populasi lanjut usia, yang tercermin dari rendahnya partisipasi dalam program perlindungan pendapatan dan meningkatnya kemiskinan di kalangan lansia," ujar Darmawan dalam analisisnya. Senada dengan itu, Trubus Rahardiansah, seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial. Ia menyarankan agar akses terhadap program Jaminan Hari Tua (JHT) harus semakin dipermudah alih-alih menunggu lonjakan jumlah populasi lanjut usia dalam waktu 8 hingga 10 tahun mendatang. "Jika pun terjadi peningkatan jumlah kaum lanjut usia, harus ada upaya pembenahan sistem JHT saat ini agar siap menghadapi hal tersebut," jelasnya. Menurut Trubus, optimasi transparansi dan kepastian dalam proses pencairan manfaat juga merupakan hal yang sangat penting agar masyarakat merasa nyaman dan yakin akan mendapatkan hak mereka ketika sudah memasuki masa pensiun. "Iya, transparansi dalam pengelolaan dan kepastian pencairan harus terus dioptimalkan," ungkapnya. ANTARA