SEMARANG –
**Borneonews - Solo**, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menekankan pentingnya sinergisitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dengan pemerintah daerah. Hal ini dianggap krusial untuk menyelesaikan berbagai isu publik yang dihadapi di masing-masing wilayah. Dari keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dijelaskan bahwa penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan secara mandiri. Ia menyatakan, "Kami tidak dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan anggota DPRD kabupaten/kota yang lebih memahami situasi di daerah masing-masing." Pernyataan ini disampaikan dalam acara orientasi DPRD Salatiga dan Kabupaten Semarang yang berlangsung di Solo, pada hari Senin. Sumarno juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi di berbagai daerah di Jawa Tengah. Beberapa isu yang masih menjadi pekerjaan rumah meliputi tingkat pengangguran, kemiskinan, jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan, masalah inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif untuk bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Lebih lanjut, Sumarno mengajak anggota DPRD yang baru dilantik untuk menjunjung tinggi integritas. "Integritas akan teruji pada saat kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan kewenangan," tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Jawa Tengah, Sadimin, menyampaikan bahwa program orientasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas, fungsi, dan wewenang DPRD kabupaten/kota. Ia berharap kegiatan ini juga dapat memperkuat wawasan kebangsaan, integritas, serta moralitas para peserta. Sadimin menyatakan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 50 anggota DPRD Kabupaten Semarang dan 25 anggota DPRD Kota Salatiga. Ia berharap mereka dapat memahami dan mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, serta cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ANTARA