JAKARTA –
**Borneonews - Surabaya,** Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) baru-baru ini meluncurkan inovasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran dana bergulir di seluruh Indonesia. Inovasi terbaru tersebut berupa aplikasi yang bernama Rapat Di Luar Kantor (RDK) dan diharapkan dapat memperbaiki transparansi serta akuntabilitas selama pelaksanaan kegiatan rapat di luar kantor. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki, meresmikan aplikasi ini di Surabaya, pada malam Senin, 9 September 2024. Menteri Teten menyatakan bahwa LPDB-KUMKM memiliki peran yang krusial dalam ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia berharap lembaga ini bisa menjadi agen perubahan yang berbeda dari lembaga pembiayaan konvensional. "LPDB-KUMKM harus menjaga integritas dan kepercayaan publik guna menciptakan tata kelola lembaga yang sehat," imbuhnya. Sebelumnya, LPDB-KUMKM telah meluncurkan berbagai inovasi digital seperti *e-proposal*, sistem manajemen keuangan (cash management system), sistem penyaluran online (online disbursement system), serta Geodinas. Aplikasi Geodinas memungkinkan pemantauan perjalanan dinas LPDB-KUMKM secara digital melalui *geotagging*. Selain itu, mereka juga menghadirkan aplikasi RiDi, yang merupakan platform Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM, serta platform e-LPDB untuk mendukung kegiatan kewirausahaan. Pengelolaan administrasi RDK sebelumnya dilakukan secara manual, dari daftar hadir hingga pertanggungjawaban kegiatan, yang mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya. Dengan peluncuran aplikasi ini, seluruh proses dapat dilakukan secara *online* dan terintegrasi, meningkatkan efisiensi. Teten berharap inovasi yang diperkenalkan oleh LPDB-KUMKM dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama bagi pelaku koperasi dan UMKM. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, mengungkapkan bahwa aplikasi RDK ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, integritas, dan akuntabilitas lembaga di masa mendatang. Supomo memperjelas bahwa kegiatan RDK merupakan rutinitas yang sering dilakukan oleh LPDB-KUMKM dalam menjalankan fungsi penyaluran dana bergulir. Namun, pengelolaan administrasi RDK sebelumnya dilakukan secara manual yang memakan waktu serta berisiko menyebabkan kesalahan atau ketidakakuratan data. Dengan aplikasi RDK, seluruh data terkait kegiatan tersebut dapat tercatat secara sistematis dan transparan, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dan mempermudah proses audit. ANTARA