MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia tengah melakukan observasi untuk pembentukan dua kabupaten antikorupsi di Provinsi Papua Barat. Adapun kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Friesmount Wongso, saat berada di Manokwari. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa inisiatif pembentukan dua kabupaten tersebut merupakan usulan dari pemerintah provinsi yang ada. Sebelum melanjutkan ke proses berikutnya, KPK akan mempertimbangkan usulan ini dengan meneliti data mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masing-masing wilayah. Observasi tersebut direncanakan berlangsung selama dua hari, dengan pelaksanaan di Manokwari pada hari Rabu, 11 September, dan dilanjutkan ke Manokwari Selatan pada hari Kamis, 12 September. Friesmount menekankan bahwa tujuan dari observasi ini adalah untuk mengevaluasi secara langsung komitmen dari pemerintah kabupaten dalam mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap perilaku korupsi. Hasil dari observasi ini akan digunakan sebagai bahan kajian untuk menentukan apakah Manokwari dan Manokwari Selatan layak dijadikan sebagai kabupaten percontohan antikorupsi di daerah tersebut. Jika hasil observasi menunjukkan kelayakan, akan diadakan kegiatan lanjutan berupa bimbingan teknis yang dijadwalkan pada tahun 2025. Setelah bimbingan teknis dilaksanakan, KPK akan melakukan penilaian kembali terhadap kemajuan yang dicapai. Friesmount menyampaikan ada enam komponen dengan total 19 indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah setiap kabupaten/kota setelah mengikuti bimbingan teknis antikorupsi. Enam komponen tersebut mencakup tata laksana, kualitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja antikorupsi, peran serta masyarakat, dan kearifan lokal. Beberapa indikator yang menjadi penilaian diantaranya adalah penguatan unit pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang harus mencapai 100 persen. KPK juga membuka peluang bagi pemerintah provinsi untuk mengganti daerah yang menjadi objek observasi apabila hasil yang diperoleh dinyatakan belum memenuhi syarat untuk menjadi kabupaten percontohan antikorupsi. Oleh karena itu, KPK berharap dua pemerintah kabupaten yang sedang diobservasi dapat lebih serius dalam menerapkan enam komponen dan 16 indikator yang terkait dengan upaya antikorupsi. Dengan tegas, Friesmount menambahkan bahwa jika ada kepala daerah atau kepala dinas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi setelah observasi, maka inisiatif tersebut akan dibatalkan. Asisten III Sekretariat Daerah Papua Barat, Otto Parorongan, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi memberikan apresiasi terhadap sosialisasi terkait program pembentukan kabupaten/kota percontohan antikorupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya harus berkonsentrasi pada penindakan maupun perbaikan sistem, melainkan juga harus mencakup penguatan budaya antikorupsi di kalangan aparatur pemerintah daerah. Otto berharap agar masyarakat Papua Barat dapat berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi di semua sektor layanan publik. Ia berpendapat bahwa penguatan budaya antikorupsi serta penanaman nilai integritas di kalangan penyelenggara pemerintahan sangat berdampak positif terhadap pelaksanaan program-program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tambahan informasi, pembentukan kabupaten/kota antikorupsi merupakan tahap lanjutan dari program desa percontohan antikorupsi yang telah dilaksanakan oleh KPK sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. ANTARA