JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyampaikan harapannya agar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi mampu melakukan terobosan yang signifikan dalam meningkatkan kinerja di daerah masing-masing. Ia menekankan pentingnya inovasi ketika menjalankan tugas-tugas di wilayah mereka. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Tomsi menyoroti pembekalan yang baru saja dilakukan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata dan mendukung perubahan yang sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan daerah. "Kami berharap pembekalan ini dapat memberikan dampak yang signifikan, karena ada banyak aspek yang memerlukan perbaikan," ujarnya. Tomsi menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas kerja sangat diperlukan, dan ia mencatat bahwa Kementerian Dalam Negeri terus berupaya melakukan pengembangan pada sistem informasi pemerintahan daerah (*SIPD*), yang termasuk di dalamnya sistem keuangan daerah. "Kami berharap upaya ini dapat mempermudah daerah untuk meningkatkan kinerja mereka," jelasnya. Ia juga memberikan peringatan kepada seluruh anggota DPRD provinsi agar mengikuti pembekalan dengan serius. Menurutnya, peningkatan kapasitas yang diperoleh melalui pembekalan tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Tomsi mendorong semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan itu, Tomsi menegaskan bahwa tugas dan wewenang yang diemban oleh para anggota DPRD sejatinya sudah familiar bagi mereka, mengingat telah dipelajari sebelumnya. Hal ini mencakup aspek penganggaran, pembentukan peraturan daerah (*perda*), dan mekanisme pengawasan. Ia juga mencatat bahwa selama ini masih terdapat sejumlah masalah yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah dan DPRD. Salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. "Penguatan manajemen pemerintahan daerah sangat diperlukan dan harus dimulai dengan sistem perencanaan yang lebih baik," tegas Tomsi. Ia juga menekankan pentingnya anggota DPRD dalam memperkuat peran mereka dalam proses pembentukan perda yang bekerja sama dengan kepala daerah. Pembentukan perda, menurutnya, harus mampu mencerminkan kepentingan nasional sekaligus menampung aspirasi masyarakat. "Peraturan daerah yang dibuat tidak boleh menimbulkan masalah atau tumpang tindih dengan regulasi di atasnya. Juga, harus dipastikan tidak ada aturan yang menghambat layanan publik, termasuk investasi," pungkas Tomsi. ANTARA