JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memberikan penekanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi agar lebih aktif dalam peningkatan layanan kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat acara pembukaan Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa. Dalam kesempatan tersebut, Tomsi menegaskan pentingnya untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih optimal. Masyarakat saat ini semakin menekankan bahwa mereka mengharapkan adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan yang diberikan. Tidak hanya itu, Tomsi juga mendorong DPRD untuk berperan aktif dalam mengatasi berbagai isu sosial, terutama terkait pengurangan kemiskinan, pengangguran, serta program-program yang dapat memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak. Di antara isu penting tersebut, penanganan *stunting* menjadi salah satu fokus utama yang perlu diperhatikan. Beliau menggarisbawahi pentingnya pengelolaan anggaran dengan baik, khususnya untuk program penanganan *stunting*. Tomsi menyarankan agar 80 persen dari total anggaran untuk program tersebut dialokasikan untuk kebutuhan bayi dan ibu hamil, sedangkan 20 persen sisanya dipergunakan untuk mendukung kegiatan komunitas dalam rangka penanganan masalah sosial. "Program yang kita jalankan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat bisa mendorong kesejahteraan melalui beragam program yang ada," ujarnya menekankan. Lebih lanjut, Tomsi juga menekankan perlunya DPRD untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran, terutama bagi daerah-daerah yang tergolong miskin. Hal ini menjadi prioritas untuk menjamin bahwa bantuan yang diberikan memberikan dampak nyata bagi yang membutuhkan. Selain itu, ia mengingatkan agar anggota DPRD tidak menggunakan anggaran untuk kegiatan di luar program prioritas. Pendekatan ini menjadi penting agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan secara transparan serta untuk kepentingan masyarakat secara langsung. "APBD harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat sesuai dengan ketentuan yang ada," tegasnya. Dari perspektif ekonomi, Tomsi menambahkan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memperkuat fungsi anggaran dan memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan langkah tersebut, diharapkan ada stimulus perekonomian yang positif bagi masyarakat. "Jika belanja daerah dapat ditingkatkan, ini tentunya akan berdampak baik dan membahagiakan bagi masyarakat," tutup Tomsi. ANTARA