BORNEONEWS, Sampit - Tahun Anggaran (TA) 2016 sudah berjalan lebih dari satu semester. Namun serapan dana desa di Kabupaten Kotawaringin Timur masih rendah.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotim Sahbana menyesalkan hal itu. Dia meminta instansi terkait dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa turun tangan membantu pemerintah desa mempercepat serapan dana desa.

“Apabila hal itu terus dibiarkan, pastinya akan berdampak pada minimnya serapan dari masing-masing desa, serta  kelangsungan pembangunan di desa akan terhambat,” kata dia saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/7/2016).

Politisi Partai Nasdem itu mengaku pihaknya tidak mengetahui persis alasan merosotnya serapan dana desa. Informasinya, alasan Pemkab Kotim belum mencairkan dana desa itu karena menunggu terlaksananya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Namun bagi dia, alasan pihak eksekutif itu, kurang dapat diterima. Mengingat dari 168 desa se-Kotim, hanya 77 desa di antaranya yang menggelar pilkades tahun ini.

”Jadi kami sekali lagi berharap agar instansi terkait bisa membantu mempercepat serapan dana desa tersebut,” tukas Sahbana.  

Anggota Komisi I DPRD Kotim lainnya Alexius Esliter mengatakan minimnya pengetahuan teknis pencairan dan penggunaan dana desa, serta terlambatnya rekrutmen tenaga pendamping desa, menjadi kendala utama para kades sebagai pemimpin ujung tombak pembangunan di desa membangun daerahnya.

“Permasalahan itu sebenarnya masalah klasik. Waktu belum adanya UU Desa, desa masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), juga sering terlambat,” tutur dia.

Idealnya, lanjut politisi PDI Perjuangan itu pencairan dana desa tidak terlalu dipersulit. Apalagi Kementerian Desa sudah jelas memangkas beragam persyaratan dalam pelaporan penggunaan dana desa.

“Kami tidak ingin persoalan berbagai macam pemberkasan yang harus dibuat kepala desa menghambat pencairan dana selanjutnya untuk membangun desa," ujar dia.  

Hingga saat ini dana desa baru terserap sekitar 30,7%. Serapan anggaran pada Juli ini seharusnya sudah mencapai 55% dari total dana desa mencapai Rp234 miliar. Rendahnya serapan dana desa diakui karena terkendala banyaknya desa yang saat ini dijabat seorang penjabat kepala desa. (RIFQI/m)