JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan inovasi chatbot yang bernama *Desi* untuk melakukan konsultasi seputar isu stunting. Menurutnya, *Desi* merupakan platform yang dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk ibu hamil serta menyusui, orang tua dengan anak balita, tenaga kesehatan, pejabat pemerintah, pembuat kebijakan, sampai media massa dan pemengaruh, serta masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Hal ini diungkapkan Suprayoga dalam sebuah diskusi daring dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berlangsung di Jakarta. “Chatbot *Desi* juga mengedepankan edukasi dan sosialisasi mengenai stunting. Platform ini dibangun melalui kolaborasi serta integrasi data dari berbagai pemangku kepentingan. *Desi* berfungsi sebagai bank data informasi terkait stunting, didukung oleh teknologi *artificial intelligence*,” jelasnya lebih lanjut. Suprayoga menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang stunting masih perlu ditingkatkan. Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa 31 persen masyarakat masih memiliki persepsi yang salah mengenai stunting. Sekitar 21 persen di antaranya beranggapan bahwa stunting disebabkan oleh faktor keturunan, dan tingkat pengetahuan tentang intervensi untuk anak lebih tinggi dibandingkan untuk ibu hamil. Selain itu, ia menyoroti bahwa masih terdapat kelompok sasaran yang kesulitan dalam mengakses layanan yang seharusnya mereka terima. Merujuk pada data e-Human Development Worker dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ia mengungkapkan bahwa hingga 30 Desember 2023, konvergensi di desa baru mencapai 47,69 persen. Hal ini berarti masih ada 52,31 persen dari sasaran yang belum mendapatkan layanan lengkap yang mereka perlukan. Adapun persentase balita yang telah menerima layanan lengkap baru mencapai 44,73 persen, sementara untuk remaja putri sebesar 45,56 persen. Sementara itu, ibu hamil dan ibu nifas yang mendapatkan layanan lengkap juga masih tergolong rendah, hanya 51,61 persen, sedangkan calon pengantin yang memperoleh pelayanan tersebut baru mencapai 62,43 persen. Suprayoga juga menekankan perlunya fokus pada pendampingan rumah tangga dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Pendampingan ini seharusnya difokuskan pada ibu hamil hingga anak berusia dua tahun. Dia mengemukakan tiga alasan mengapa investasi pada 1.000 HPK sangat vital. Pertama, dampak investasi pada periode ini lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Kedua, prevalensi stunting meningkat hampir dua kali lipat pada anak usia 1-2 tahun. Ketiga, konsekuensi dari stunting pada 1.000 HPK bersifat *irreversible*: efek yang ditimbulkan tidak bisa diperbaiki. “Oleh sebab itu, diperlukan konvergensi yang memungkinkan semua kelompok masyarakat mendapatkan layanan yang dibutuhkan,” ujarnya lebih lanjut. Dia juga menekankan pentingnya peran tim pendamping keluarga dalam membantu keluarga yang berisiko mengalami stunting, untuk mencapai target penurunan kasus stunting secara efektif. ANTARA