JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Seorang pejabat dari Sekretariat Wakil Presiden mengungkapkan bahwa terdapat enam provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi stunting lebih dari 30 persen, yang memerlukan perhatian serius dari pihak-pihak terkait. Deputi Kebijakan Dukungan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, menegaskan pentingnya penanganan khusus untuk provinsi-provinisi yang mengalami masalah stunting. Ia mengatakan, "Ada provinsi dengan prevalensi stunting di atas 30 persen. Ini membutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang mendasar." Provinsi-provinsi tersebut meliputi Papua Tengah dengan angka 39,4 persen, Nusa Tenggara Timur 37,9 persen, Papua Pegunungan 37,3 persen, Papua Barat Daya 31 persen, Sulawesi Barat 30,3 persen, dan Sulawesi Tenggara 30 persen. Hadi menekankan peran penting tim pendamping keluarga di provinsi-provinsi ini, yang bertugas untuk memberikan dukungan dan edukasi kepada keluarga yang berisiko mengalami stunting. Lebih lanjut, Hadi memberikan apresiasi terhadap penurunan tingkat stunting yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Dari tahun 2018 hingga 2023, Indonesia berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3 persen. "Ini adalah pencapaian yang signifikan dan diharapkan dapat berlanjut di periode-periode mendatang. Kita masih perlu mengurangi stunting sebesar 14 persen pada tahun depan," ungkapnya. Berdasarkan survei kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada tahun 2023 tercatat mencapai 21,5 persen. "Kami masih menunggu hasil Survei Status Gizi Indonesia 2024 yang akan dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada bulan Desember," tambah Hadi. Sementara itu, Deputi Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nopian Andusti, menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan secara holistik dan integratif. Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Andusti menyatakan, "Konvergensi sangat penting karena kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan semua pihak diperlukan untuk menyinergikan program dan aktivitas yang ditujukan kepada keluarga sasaran." Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mengatasi masalah stunting. Dalam upaya memastikan efektivitas dari program yang dijalankan, monitoring dan evaluasi pun dilakukan oleh para pemangku kepentingan di tingkat daerah masing-masing. "Para pemangku kepentingan juga menerima informasi mengenai pencapaian, tantangan, dan rekomendasi untuk perbaikan dalam mendukung keluarga untuk mencegah dan mengatasi stunting di masa depan," tutupnya. ANTARA