PADANG –
**Borneonews - Padang**, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Yuni Daru Winarsih, menekankan pentingnya keaktifan semua jajaran Kejaksaan di kabupaten serta kota untuk turut serta mengawal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Padang, Yuni mengungkapkan bahwa seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) di daerah diarahkan untuk mengambil langkah proaktif dalam mengawasi dan mengamankan jalannya Pilkada 2024, yang merupakan agenda politik penting bagi bangsa. Yuni, yang baru saja dilantik sebagai Kajati Sumbar pada 9 Agustus lalu, menegaskan bahwa Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk aktif berperan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dia menekankan agar seluruh anggotanya senantiasa mengikuti setiap perkembangan dan tahapan yang terjadi dalam Pilkada 2024 di wilayah hukum Kejari masing-masing. “Institusi Kejaksaan harus tetap waspada dan mampu mendeteksi secara dini potensi masalah yang dapat mengganggu pelaksanaan pilkada,” tambah Yuni. Yuni, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kajati Banten, menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki berbagai tugas, fungsi, dan kewenangan yang berkaitan dengan politik, terutama dalam konteks pemilu dan pilkada. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang telah mengalami beberapa perubahan melalui Peraturan Pengganti Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 3 Tahun 2023 juga mengatur tentang sentra penegakan hukum terpadu atau *Sentra Gakkumdu*, di mana Kejaksaan turut berperan. Lebih lanjut, Yuni menyatakan bahwa para jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penuntutan dan wajib melaporkan semua kegiatan penuntutan secara tertulis kepada penasehat di dalam sentra Gakkumdu. Dalam kesempatan ini, ia juga mengingatkan kepada seluruh pihak dalam lembaga Kejaksaan untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada 2024 dan berkontribusi untuk menyukseskan ajang demokrasi tersebut. Yuni menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat akan berupaya maksimal untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. ANTARA