JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan tuntutannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran untuk Pemilu 2024. Permintaan ini disampaikan usai berlangsungnya Rapat Dengar Pendapat yang melibatkan anggota Komisi II DPR RI, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Rapat tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) untuk tahun 2025. Ahmad Doli mengungkapkan rasa penyesalan setelah mendengar pandangan dari anggota dewan lainnya. Ia menilai bahwa anggaran yang telah diperjuangkan selama ini berpotensi membuat gaya hidup para pejabat semakin mewah. “Saya merasa terkejut dengan penggunaan anggaran Pemilu 2024, yang mencakup fasilitas seperti rumah dinas, apartemen, dan penggunaan pesawat jet pribadi,” kata Doli saat melakukan penjelasan di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, pada hari Selasa. Doli menyatakan bahwa dia tidak menyangka adanya laporan penggunaan *private jet* yang diakui menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, ia juga mempertanyakan keputusan KPU yang mengalokasikan anggaran untuk memproduksi dua film dalam rangka Pemilu 2024, yaitu *Kejarlah Janji* dan *Tepatilah Janji*. “Mohon untuk menjelaskan kepada kami mengenai latar belakang pembuatan film tersebut dan hasil yang diharapkan. Saya ingat bahwa biaya untuk produksi film semacam itu minimal mencapai Rp10 miliar. Sekarang KPU sudah menghasilkan dua film dalam periode ini,” ungkap Doli. Ia kemudian meminta penjelasan lebih lanjut kepada KPU terkait dengan siapakah yang menjadi audiens dari film-film tersebut, serta alasan di balik pembuatan dua film itu. “Apakah ini merupakan bagian dari sosialisasi? Jika iya, sudah sejauh mana dampaknya terhadap partisipasi publik dan pemahaman masyarakat mengenai pemilu?” tandasnya. ANTARA