SURABAYA –
**Borneonews - Malang**, Pemerintah Kota Malang, yang terletak di Jawa Timur, baru-baru ini mengumumkan 11 program pembangunan prioritas utama yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025. Penjabat Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengungkapkan bahwa program-program tersebut merupakan hasil dari pengkajian mendalam terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di kota ini. Iwan menjelaskan bahwa belasan program yang direncanakan merupakan bentuk intervensi untuk menjawab masalah yang ada, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dia menekankan bahwa rencana ini diintegrasikan dengan kebutuhan penyediaan fasilitas dan layanan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 2024-2026. Salah satu program prioritas yang disebutkan adalah manajemen pengelolaan sampah. Dari total 51 tempat pembuangan sementara (TPS), beberapa titik akan dijadikan sebagai *pilot project* atau lokasi percontohan. Lokasi-lokasi tersebut termasuk TPS yang berada di Kartini, Purwantoro, Merjosari, dan Kedungkandang. Setiap lokasi percontohan akan dilengkapi dengan *CCTV* untuk pemantauan yang lebih baik, serta akan diawasi secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan camat setempat. Iwan juga menambahkan bahwa waktu pengangkutan sampah perlu dijadwalkan lebih awal, yaitu pada jam 06.00, agar tumpukan sampah tidak terlihat saat masyarakat berangkat bekerja, sehingga menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan, tidak hanya bagi warga lokal tetapi juga bagi wisatawan yang berkunjung. Selain program pengelolaan sampah, Pemkot Malang juga mengusulkan sejumlah program prioritas lainnya. Di antaranya adalah rehabilitasi Pasar Besar Kota Malang, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (*Porprov*) Jawa Timur 2025, penanganan banjir di Jalan Soekarno-Hatta, serta pengadaan lahan parkir di Kayutangan. Program lainnya mencakup pengembangan Malang Creative Center (MCC) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), rehabilitasi gedung SD dan SMP, bantuan sosial terpadu, realisasi anggaran, dan optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), serta rehabilitasi Alun-Alun Merdeka. Sementara itu, Pimpinan Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyatakan bahwa sebelas program prioritas ini sangat relevan karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan dalam pengelolaan TPS akan membuka kesempatan untuk melanjutkan inisiatif tersebut. I Made juga memberikan apresiasi kepada Iwan Kurniawan atas respons cepatnya dalam melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang ada di wilayah tersebut. Ia menyatakan, "Kami merasa kualitas tidak pernah bohong. Beliau yang memiliki latar belakang sebagai Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sinyal positif yang kami tangkap dalam langkah pembangunan ini." ANTARA