SURABAYA –
**Borneonews - Malang**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong untuk diadakan pembahasan khusus mengenai anggaran untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur yang akan berlangsung pada tahun 2025. Pembicaraan ini melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) setempat. Pimpinan Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, dalam pernyataannya di Kota Malang pada Selasa, menegaskan bahwa anggaran yang diperkirakan sebesar Rp51,5 miliar untuk penyelenggaraan Porprov tersebut masih belum dianggarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2025. Dijelaskan oleh Made, “Anggaran untuk Porprov sebesar Rp51 miliar itu belum terakomodasi dalam APBD 2025 yang sudah disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Malang sebelumnya.” Rencana penyelenggaraan Porprov pada tahun 2025 ini akan dilaksanakan di beberapa lokasi dalam kawasan Malang Raya, di mana Kota Malang dijadwalkan menjadi tuan rumah pembukaan acara tersebut. Berdasarkan informasi yang telah diterima, total anggaran Rp51,5 miliar diusulkan untuk bersumber dari beberapa pos anggaran, termasuk sumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, APBD Pemerintah Kota Malang, serta tanggung jawab sosial perusahaan (TSP). Made menjelaskan, “Awalnya anggaran diperkirakan mencapai Rp120 miliar, kemudian direvisi menjadi kurang lebih Rp65 miliar, dan yang terbaru mencuat dengan angka Rp51 miliar.” Dalam penjelasannya, Made mencatat bahwa dari keseluruhan anggaran tersebut, setidaknya diproyeksikan sekitar Rp19 miliar akan dialokasikan sebagai bonus untuk atlet. Dia menekankan pentingnya memverifikasi jumlah ini agar dapat mencukupi kebutuhan seiring dengan jumlah atlet yang berhasil meraih medali. DPRD Kota Malang berharap agar isu seputar bonus atlet tidak menyebabkan kontroversi, yang berpotensi merusak citra Pemerintah Kota Malang. Made mengkhawatirkan bahwa apabila pendapatan asli daerah (PAD) tidak meningkat, hal tersebut bisa berdampak pada pengurangan belanja untuk organisasi perangkat daerah lainnya. “Jika ada tambahan pengeluaran di satu sisi, tapi pendapatannya tidak bertambah, maka pengeluaran di sisi lain akan diminimalisir,” tuturnya. Sejalan dengan itu, Made mengusulkan agar penetapan skema alokasi anggaran untuk acara olahraga multi-cabang tingkat provinsi dilakukan dengan sangat mendetail, serta menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam laporan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang telah dialokasikan. "Dewan lebih mempercayakan pengelolaan anggaran kepada Disporapar, mengingat banyaknya kebutuhan infrastruktur, seperti perbaikan GOR Ken Arok, Stadion Gajayana, dan beberapa kolam renang, serta berbagai tempat yang akan digunakan untuk pertandingan," pungkasnya. Made juga menyatakan harapannya agar proses pembahasan dapat segera dilakukan, sehingga saat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pimpinan definitif sudah terbentuk, semua proporsi dalam APBD 2025, termasuk anggaran Porprov, dapat segera direalisasikan. “Kami ingin ketua DPRD sementara dapat membahas APBD tanpa mengambil keputusan final saat ini,” jelasnya. ANTARA