JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp10 miliar untuk mempromosikan dan menyebarkan informasi mengenai program makan bergizi, yang direncanakan menjadi salah satu program unggulan untuk periode Pemerintahan 2025-2029. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam Rapat Kerja Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kominfo untuk tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Budi mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Anggaran DPR RI yang diterima pada hari Selasa, 10 September 2024, terdapat penambahan alokasi anggaran senilai Rp10.000.000.000 untuk Kementerian Kominfo. Dengan tambahan ini, pagu anggaran Kementerian Kominfo menjadi Rp7.728.907.593.000. Ia mengusulkan agar penambahan tersebut difokuskan pada pengelolaan dan diseminasi informasi program makan bergizi. Budi juga menambahkan bahwa pengelolaan diseminasi informasi mengenai program makan bergizi akan menjadi bagian dari program kerja komunikasi publik yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik serta lembaga-kuasi publik. Secara lebih umum, Kementerian Kominfo berencana untuk menyebarkan informasi terkait program-program prioritas lainnya, khususnya di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) untuk tahun 2025. Anggaran komunikasi publik yang direncanakan untuk 2025 juga akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan komunikasi publik media pemerintah, penyusunan rancangan Undang-Undang mengenai Komisi Informasi Pusat (KIP), serta penyebaran informasi tentang kegiatan nasional dan internasional yang berlangsung di Indonesia. Secara keseluruhan, anggaran yang dicadangkan dalam RKA Kementerian Kominfo untuk program Komunikasi Publik mencapai Rp230,8 miliar pada tahun 2025. Rapat tersebut juga menyinggung berbagai program lain yang akan dijalankan oleh Kementerian Kominfo. Diantaranya, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan total anggaran Rp3,5 triliun yang akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Kemudian, terdapat program Pemanfaatan TIK dengan biaya yang direncanakan sebesar Rp1,3 triliun, melibatkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Ditjen PPI, dan Badan Pengembangan SDM. Terdapat juga Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, serta Standar Perangkat dan Layanan Publik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen PPI, dan Ditjen APTIKA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp490,6 miliar. Selanjutnya, ada program dukungan manajemen yang diusulkan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Sekretariat Badan dengan rencana pendanaan sebesar Rp2,1 triliun. Dalam totality, Kementerian Kominfo mendapatkan anggaran keseluruhan untuk tahun 2025 sebesar Rp7.728.907.593.000. Namun, perlu dicatat bahwa anggaran ini mengalami penurunan hingga 49 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024. Meski demikian, anggaran sebesar Rp7,7 triliun tersebut telah disetujui oleh Komisi I DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung. ANTARA