JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengintegrasikan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) ke dalam inisiatif yang berfokus pada aksi iklim. Langkah ini dirancang untuk mendukung pencapaian desa yang ramah terhadap perempuan dan anak, sekaligus mencermati dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Jakarta, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian PPPA, Eko Novi Ariyanti, menjelaskan bahwa isu *climate change* atau perubahan iklim dapat terkait langsung dengan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Dampak dari perubahan iklim berpotensi memicu masalah sosial, seperti pekerja anak dan pernikahan dini. Oleh karena itu, kader-kader *SAPA* (Sahabat Perempuan dan Anak) yang berada di tingkat desa berperan aktif dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada orang tua mengenai signifikansi pendidikan bagi anak-anak mereka. Eko Novi menegaskan pentingnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan guna mencegah terjadinya pernikahan anak. Program pemberdayaan ekonomi juga diperkuat dalam konteks desa-desa yang menerapkan DRPPA. Hal ini dimaksudkan agar orang tua dapat memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak mereka. "Menjadi sangat penting bagi orang tua untuk dapat menyekolahkan anak-anak mereka," imbuh Eko Novi. Eko Novi Ariyanti menyoroti bahwa perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Sebab, ada ekspektasi yang mendalam bagi perempuan untuk menjalankan peran-peran tradisional, termasuk mengurus rumah tangga, merawat anak, serta mengelola sumber daya alam. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan terkait perubahan iklim seringkali tidak memadai dalam mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan khusus perempuan. Situasi ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan, terutama dalam akses terhadap sumber daya serta layanan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Dengan demikian, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional menjadi sangat penting dan menekankan pada beberapa pokok. Di antaranya adalah penegasan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, penyediaan akses yang sama dalam berbagai aspek pembangunan, serta mendorong keterlibatan aktif dan kontrol atas proses pembangunan. Selain itu, kesetaraan di segala bidang pembangunan juga menjadi fokus utama dalam upaya ini. ANTARA