JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Perubahan iklim kini menjadi isu global yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dampak tersebut bukan hanya mencakup peningkatan suhu dan degradasi lingkungan, tetapi juga menyebabkan ancaman serius terhadap ketahanan pangan. Di Indonesia, fenomena perubahan iklim telah mengakibatkan kekeringan meteorologis di beberapa daerah, seperti yang telah dilaporkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Salah satu area yang terpengaruh adalah Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kekeringan ini berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih serta hasil pertanian, yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat. Selain itu, perubahan iklim yang ditandai dengan suhu yang semakin meningkat dan pola curah hujan yang tidak menentu, serta kenaikan permukaan laut, juga mengancam produksi pangan di tanah air. Sementara itu, laporan dari Badan Perlindungan Lingkungan AS (*Environmental Protection Agency* - EPA) menyatakan bahwa suhu yang meningkat akibat perubahan iklim turut berkontribusi pada penurunan hasil pertanian, terutama di negara yang menyuplai hampir 25 persen dari total biji-bijian dunia, termasuk gandum, jagung, dan beras. Dampak serupa juga dialami negara-negara di benua Afrika. Perubahan iklim menyebabkan penurunan hasil panen, berkurangnya masa tanam, serta peningkatan serangan penyakit dan hama. Akibatnya, kekurangan gizi pada anak-anak menjadi masalah serius di kawasan tersebut. Untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, banyak tindakan mulai diambil oleh pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia dan negara-negara di Afrika. Salah satu upaya kolaboratif tersebut diwujudkan dalam Forum Indonesia-Afrika (IAF) yang kedua, yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tanggal 1 hingga 3 September 2024. Selama forum ini, beragam diskusi panel dilakukan untuk membahas isu-isu penting yang dihadapi Indonesia dan negara-negara Afrika, mencakup aspek energi, kesehatan, mineral, dan yang tak kalah penting, ketahanan pangan. Pada sesi Diskusi Panel VIII yang diadakan pada hari Selasa, 3 September, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menguraikan sejumlah praktik baik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan keamanan dan ketahanan pangan. Praktik-praktik tersebut tercermin dalam visi dan misi Bapanas yang berfokus pada penciptaan sistem pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat mengantarkan Indonesia menuju ketahanan pangan yang berbasis pada kedaulatan dan kemandirian. Lebih lanjut, Bapanas berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga di seluruh wilayah. Pemerintah juga berusaha meningkatkan aksesibilitas pangan guna mengurangi kawasan yang rawan pangan dan meminimalisir limbah pangan. Strategi ini termasuk upaya di dalam diversifikasi dan pengamanan pangan. Badan tersebut telah menerapkan berbagai program, seperti memberikan rekomendasi terkait ketersediaan, kebutuhan, dan cadangan pangan, serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Dalam rangka ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden nomor 125 mengenai pelaksanaan cadangan pangan. Arief juga merekomendasikan beberapa kebijakan yang relevan dengan penanganan kerentanan pangan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu pangan dan gizi. Ia juga menekankan pentingnya bantuan pangan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian masalah kerentanan pangan serta pemanfaatan pangan agar tidak terbuang. Di sisi lain, Uganda mengajak peserta forum untuk berinvestasi dalam sektor pertanian, khususnya dalam komoditas susu, untuk mendukung ketahanan pangan. Menurut Menteri Negara Bidang Pertanian, Industri Hewan, dan Perikanan Uganda, Adoa Hellen, pertanian dan industri hewan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut, di mana 80 persen penduduk Uganda terlibat di sektor pertanian. Presiden Rwanda, Paul Kagame, dan Menteri Pertanian Liberia, Alexander Nuetah, juga mengungkapkan apresiasi terhadap perkembangan sektor pertanian di Indonesia yang berhasil meningkatkan produktivitas di tengah tantangan kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Niño. Usai forum, Paul menyatakan kekagumannya terhadap laju pembangunan pertanian di Indonesia. Menteri Pertanian Liberia, Alexander, mencari dukungan untuk mewujudkan swasembada pangan di negaranya, yang saat ini masih mengalami tingginya angka produksi rendah, yakni 1,2 ton per hektare. Dia berharap Indonesia bisa mengirimkan tenaga ahli di bidang pangan untuk membantu pengembangan pertanian di Liberia. Dalam konteks kolaboratif ini, Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, telah mengarahkan Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian untuk merancang draf nota kesepahaman antara kedua negara. Ia menyampaikan rencana untuk mengembangkan lahan pertanian seluas sekitar tiga juta hektare dalam tiga tahun ke depan, dengan harapan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan berkontribusi sebagai lumbung pangan dunia. Melalui tema "Bandung Spirit for Africa's Agenda 2063", IAF ke-2 2024 menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara-negara Afrika ke depannya. Forum ini juga telah mencapai berbagai capaian, mencakup penandatanganan empat kesepakatan bisnis di industri strategis, sembilan kesepakatan di bidang kesehatan, serta enam kesepakatan di sektor energi baru terbarukan, dengan total nilai kerja sama mencapai lebih dari 3,5 miliar dolar AS (sekitar Rp54,4 triliun). ANTARA