JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada Postur Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 mengalami peningkatan setelah pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada hari Senin. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 9 September. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, dalam pertemuan tersebut, Presiden terpilih Prabowo bersama Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, secara rinci mengevaluasi anggaran yang diajukan. Isa menjelaskan bahwa anggaran belanja K/L mengalami peningkatan signifikan, dari Rp1.094,66 triliun menjadi Rp1.160,09 triliun. Meskipun terjadi penambahan pada anggaran K/L, alokasi belanja pemerintah pusat (BPP) tidak mengalami perubahan dari kesepakatan sebelumnya dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Kesepakatan tersebut menetapkan angka BPP sebesar Rp2.701,44 triliun. Kenaikan anggaran K/L ini berasal dari pergeseran anggaran dari pos non-K/L. Isa menambahkan bahwa belanja non-K/L kini berkurang dari sebelumnya mencapai Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun. Terkait pos belanja non-K/L, yang paling terdampak adalah Program Pengelolaan Belanja Lainnya, yang mengalami penurunan dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun. Pos belanja lainnya tetap tidak mengalami perubahan. Program Pengelolaan Belanja Lainnya ini dirancang untuk mendukung kebijakan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat serta penanggulangan bencana. Selain itu, program tersebut juga berfungsi untuk memenuhi pembayaran kewajiban pemerintah seperti bantuan kompensasi untuk BBM dan listrik, serta mendukung pelaksanaan program-program pemerintahan baru. Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani bersama Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan mengenai APBN kepada Prabowo. Salah satu hal penting yang dilaporkan adalah pelaksanaan dan *outlook* APBN 2024, yang dijadwalkan berakhir pada bulan Desember 2024, di bawah kepemimpinan presiden terpilih. Laporan tersebut juga mencakup pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN) 2025 di DPR, serta arahan-arahan dari presiden terpilih terkait berbagai program dan anggaran yang telah diusulkan. Sebagai informasi, Postur Sementara APBN 2025, setelah kesepakatan terakhir antara Kemenkeu dan Banggar DPR RI, mencatat defisit sebesar Rp616,19 triliun, yang setara dengan 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun, dengan total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Keseimbangan primer menunjukkan defisit sebesar Rp63,33 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp616,2 triliun. Terjadi perubahan pada nilai pendapatan negara dan belanja negara dibandingkan dengan yang diumumkan dalam Nota Keuangan pada pertengahan bulan Agustus. Kenaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta BPP masing-masing disepakati sebesar Rp8,2 triliun. Dengan perubahan ini, target PNBP untuk tahun 2025 diharapkan mencapai Rp513,6 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp505,4 triliun, sedangkan BPP diperkirakan menjadi Rp2.701,4 triliun dari sebelumnya Rp2.693,2 triliun. ANTARA