MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah menetapkan Kabupaten Manokwari, yang terletak di Papua Barat, sebagai salah satu calon kabupaten percontohan dalam upaya memerangi korupsi. Friesmount Wongso, yang menjabat sebagai Plh Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK, mengungkapkan bahwa ada dua kabupaten di Provinsi Papua Barat yang terpilih untuk program ini, yaitu Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan. Sosialisasi dan observasi dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Manokwari pada hari Rabu, dilanjutkan dengan kegiatan serupa di Manokwari Selatan pada hari berikutnya. Sebelum penetapan ini, KPK telah melaksanakan observasi lapangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi serta inovasi yang dimiliki oleh Manokwari. Proses seleksi ini mempertimbangkan enam komponen dan 19 indikator yang harus dipenuhi oleh setiap daerah untuk dapat berstatus sebagai kabupaten percontohan anti korupsi. Tim dari KPK akan menilai keterlibatan semua pihak, termasuk eksekutif, legislatif, dan tokoh masyarakat, dalam mengawasi serta mencegah tindakan korupsi. Observasi ini penting untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi penilaian. Jika Kabupaten Manokwari berhasil memenuhi semua persyaratan, program pelatihan teknis tambahan akan dilaksanakan pada awal tahun 2025, sebelum keputusan akhir apakah kabupaten ini layak menjadi percontohan anti korupsi. Friesmount juga menjelaskan bahwa menjadi kabupaten anti korupsi membawa manfaat yang signifikan, termasuk kemungkinan mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat. Namun, status tersebut bukanlah sesuatu yang permanen. KPK akan mencabut gelar itu jika terdapat pejabat atau kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. Penilaian juga dapat dihentikan jika selama proses berlangsung ditemukan indikasi korupsi. Ia menambahkan bahwa tidak perlu berkecil hati jika Manokwari tidak terpilih sebagai kabupaten anti korupsi. Proses observasi KPK sendiri merupakan sebuah pengakuan bahwa Manokwari dan Manokwari Selatan memiliki keunggulan dibandingkan tujuh kabupaten lainnya di Papua Barat. Bupati Manokwari, Hermu Indou, menyampaikan bahwa keputusan KPK untuk memilih Manokwari sebagai calon kabupaten percontohan anti korupsi merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah. Penilaian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan tata kelola di Kabupaten Manokwari agar lebih baik, sesuai dengan regulasi dan undang-undang, serta bebas dari praktik korupsi dan kolusi yang merugikan. Dengan status sebagai kabupaten anti korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan birokrasi Pemkab Manokwari diharapkan akan meningkat. Bupati Indou pun menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti dan menerapkan rekomendasi serta saran yang diberikan oleh KPK terkait enam komponen dan 19 indikator untuk mewujudkan impian Pemkab Manokwari sebagai daerah yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA