BANDUNG –
**Borneonews - Cirebon**, Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang terletak di Jawa Barat, tengah memfokuskan perhatian pada pengembangan produksi garam untuk industri. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memenuhi kebutuhan industri lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari impor. Penjabat Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengarahkan para petani garam agar dapat beralih menuju produksi garam yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Menurutnya, garam industri memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan permintaannya cukup besar, namun sebagian besar kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari luar negeri. Saat ini, kata Wahyu, sebagian besar produksi garam di Kabupaten Cirebon masih ditujukan untuk konsumsi masyarakat, meskipun terdapat peluang besar untuk memasok sektor industri. Di tahun 2023, total produksi garam di area ini tercatat mencapai 116.490 ton, di mana sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Pemkab Cirebon juga mencatat bahwa pemanfaatan lahan tambak garam di wilayahnya baru mencapai 1.242 hektare dari total potensi yang tersedia, yaitu sekitar 2.666 hektare. Untuk itu, pihaknya telah merumuskan program-program guna meningkatkan produksi garam industri di beberapa kecamatan. Saat ini, hanya Desa Muara di Kecamatan Suranenggala yang telah berhasil memproduksi garam untuk keperluan industri, dan Pemkab Cirebon berupaya untuk mendorong kecamatan lainnya agar juga dapat menghasilkan produk serupa. Wahyu menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memfasilitasi para petani agar dapat terhubung dengan sektor industri. Hal ini bertujuan agar hasil produksi mereka dapat terserap dengan maksimal di pasar. Salah satu langkah yang telah diambil adalah mendukung pembentukan kelompok usaha yang secara khusus berfokus pada pengembangan garam industri. Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menjelaskan bahwa mereka telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas produksi garam para petani. Program-program tersebut meliputi pengadaan mesin pompa air, penyediaan geomembran untuk tambak, serta peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan. Erus juga menambahkan bahwa DKPP Kabupaten Cirebon telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan program intervensi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah pada produk garam. Harapan ke depannya, jelas Erus, adalah terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan yang dapat berfungsi sebagai *buffer stock* untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan para petani garam di daerah tersebut. ANTARA