JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul**, Azerbaijan dengan tegas menolak permohonan dari pejabat Armenia yang meminta agar pihaknya segera menandatangani draf kesepakatan damai yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Penolakan ini disampaikan karena terdapat ketentuan-ketentuan dalam dokumen tersebut yang belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pernyataannya pada hari Selasa (10/9), Aykhan Hajizada, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, menekankan bahwa seruan Armenia yang mengusulkan penandatanganan draf perjanjian perdamaian tanpa pemenuhan ketentuan-ketentuan yang masih diperdebatkan dianggap tidak dapat diterima. Ia menegaskan bahwa upaya Armenia untuk mendelagasikan penyelesaian isu-isu dalam hubungan bilateral ini ke tahap yang lebih lanjut tidaklah sesuai. Hajizada juga menyebutkan bahwa pernyataan Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, dalam sebuah forum yang diselenggarakan di ibu kota Yerevan, merupakan bentuk "penyimpangan dari fakta yang ada." Ia menegaskan bahwa syarat utama yang diajukan oleh Baku sebelum menandatangani perjanjian damai adalah revisi terhadap klaim-klaim teritorial yang ada di dalam Konstitusi Armenia yang ditujukan kepada Azerbaijan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa upaya untuk menyamakan situasi konstitusi antara Azerbaijan dan Armenia tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Dalam hal ini, pernyataan Yerevan mengenai ketentuan bahwa tidak ada pihak yang dapat merujuk pada peraturan domestiknya untuk menghindari tanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian damai tidak dapat dipertahankan. Mengenai isu keterbukaan komunikasi, Hajizada menilai bahwa Perdana Menteri Armenia kembali salah menafsirkan kewajiban yang telah disepakati. Dia mengungkapkan bahwa paragraf 9 dari pernyataan trilateral yang ditandatangani, menjelaskan secara jelas kewajiban Armenia untuk mengatur kontrol atas jaringan transportasi yang ada. Azerbaijan juga menuduh Armenia berusaha memutarbalikkan fakta dengan klaim-klaim yang menyebut bahwa Baku menghalangi kembalinya para pengungsi dan tahanan perang, serta menyebut adanya pembersihan etnis terhadap warga Armenia di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Azerbaijan meminta pihak Armenia untuk menghentikan retorika negatif yang dapat merusak kemungkinan tercapainya perdamaian. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Armenia terkait pernyataan yang disampaikan oleh Azerbaijan. Hubungan antara Baku dan Yerevan telah mengalami ketegangan yang signifikan sejak tahun 1991, ketika militer Armenia menduduki wilayah Karabakh, yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, beserta tujuh wilayah sekitarnya. Sebagian besar wilayah yang sebelumnya diduduki tersebut telah berhasil dibebaskan oleh Azerbaijan selama perang yang berlangsung selama 44 hari pada musim gugur 2020, yang berakhir dengan kesepakatan damai yang dimediasi oleh Rusia. Kesepakatan ini membuka jalan bagi normalisasi dan penanda batas antara kedua negara. Pada bulan September 2023, Azerbaijan menetapkan kedaulatan penuhnya atas Karabakh setelah melaksanakan operasi anti-teror yang berujung pada penyerahan oleh pasukan separatis di wilayah tersebut. ANTARA