JAKARTA –
**Borneonews - Jawa Timur**, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menjalin kerja sama baru dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi dan kompensasi, agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, dalam pernyataannya di Jakarta mengungkapkan bahwa perjanjian kerja sama ini mendapat sambutan positif. BPH Migas berkomitmen untuk memastikan masyarakat di Jawa Timur mendapatkan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang tepat, sesuai dengan konsumen yang berhak. "Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memperkuat pengawasan terhadap JBT dan JBKP, hingga memastikan BBM subsidi dan kompensasi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak, dengan manfaat dan kuantitas yang sesuai," ujarnya pada kunjungannya ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya. Wahyudi menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. Kerja sama tersebut dianggap sebagai peluang berharga untuk meningkatkan partisipasi dalam penyaluran BBM subsidi dan kompensasi, serta untuk penerapan tata kelola yang lebih efisien demi kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah provinsi dalam pengawasan, terutama selama masa-masa puncak seperti Hari Raya Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. "Ada kebutuhan untuk melibatkan pemerintah daerah, khususnya di area yang menjadi destinasi wisata," jelasnya. Melalui kerja sama ini, BPH Migas dan pemerintah provinsi diharapkan dapat melakukan pengawasan terpadu terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di wilayah tersebut. "Koordinasi yang baik antara BPH Migas dan pemerintah daerah, serta evaluasi dan sosialisasi yang berkelanjutan akan memperbaiki layanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan dan distribusi JBT dan JBKP," tambahnya. Wahyudi berharap agar perjanjian kerja sama ini segera diimplementasikan. Meningkatkan koordinasi yang telah terjalin selama ini akan berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. "Kami berharap PKS ini menjadi acuan bagi BPH Migas yang mewakili pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwakili oleh Provinsi Jawa Timur, dalam penguatan pengawasan demi perekonomian yang lebih baik di Jawa Timur," ungkapnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Aris Mukiyono, menunjukkan dukungannya terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut. Ia berharap bahwa Jawa Timur dapat menjadi daerah percontohan bagi provinsi lainnya di Indonesia. "Kami ingin menjadikan Jawa Timur sebagai *pilot project*, agar masyarakat memahami kolaborasi antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ujarnya. Aris Mukiyono menekankan pentingnya kerja sama ini dalam menciptakan sinergi demi pengendalian pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah. "Kerja sama ini sangat positif dan progresif. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPH Migas dan berharap kolaborasi ini dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan saling menguntungkan di masa depan," tuturnya. Sejauh ini, BPH Migas telah menjalin kerja sama dengan delapan pemerintah provinsi lainnya, termasuk Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, dan Kalimantan Timur, dengan rencana untuk memperluas kolaborasi ke provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. ANTARA