MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Komando Resor Militer (Korem) 162/Wira Bhakti baru saja mendirikan posko aduan untuk menangani pelanggaran netralitas terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Nusa Tenggara Barat. Inisiatif ini diambil sebagai langkah tegas dalam menjaga integritas dan netralitas TNI selama proses pemilihan. Komandan Resor Militer 162/Wira Bhakti, Brigjen TNI Agus Bhakti, menjelaskan bahwa posko aduan ini difokuskan untuk memproses laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh anggota TNI. "Setiap anggota TNI yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menjaga netralitas TNI adalah komitmen yang tidak dapat ditawar," ungkapnya. Brigjen Agus juga menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai instansi dalam rangka menciptakan suasana aman selama semua tahap Pilkada. "TNI berkomitmen melakukan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk memastikan keamanan hingga seluruh proses Pilkada Serentak 2024 tuntas," tambahnya. Tentang kolaborasi antara Korem 162/Wira Bhakti dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, Brigjen Agus berharap kerja sama tersebut dapat membantu menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Kerja sama ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang bisa muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, pengawasan dan pengamanan yang terkoordinasi menjadi faktor krusial dalam menjaga integritas pemilihan serta stabilitas keamanan di Provinsi NTB. "Dengan adanya sinergi antara TNI, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya, kami optimis Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," ujarnya. Brigjen Agus juga mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga ketertiban. Ia mengimbau agar warga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif yang dapat mengganggu jalannya proses Pilkada. Pada hari Selasa, (10/9), Bawaslu Provinsi NTB melakukan kunjungan ke Korem 162/Wira Bhakti. Dalam pertemuan tersebut, Brigjen Agus menerima kedatangan tim Bawaslu secara langsung. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip, menjelaskan bahwa pertemuan itu merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan sinergisitas antara TNI dan lembaga pemilu, guna memastikan kelancaran dan keamanan selama Pilkada Serentak 2024. Dalam kesempatan tersebut, Itratip memaparkan berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama tahap Pilkada, terutama saat kampanye dan pemungutan suara. Dia mencatat bahwa potensi pelanggaran hukum dan gangguan keamanan bisa meningkat dengan dinamika politik yang kian kompleks di NTB. Pihak Bawaslu telah melakukan pemetaan mengenai potensi kerawanan politik di beberapa daerah yang dinilai rawan konflik selama pemilihan. Potensi tersebut mencakup konflik horizontal antarpendukung calon, penyebaran berita bohong atau *hoaks*, dan praktik politik uang. Bawaslu berharap dapat mengandalkan dukungan penuh dari TNI dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif sepanjang berlangsungnya Pilkada Serentak. ANTARA