JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan pentingnya penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja industri kehutanan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari produk hutan dan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Dida Migfar Ridha, menyatakan bahwa pengembangan teknologi dalam pemanfaatan hasil hutan perlu untuk terus diupayakan. Terutama perihal implementasi pengelolaan hutan tanaman dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (*non-timber forest products*) dengan siklus pengolahan yang lebih singkat. Dengan demikian, hal ini tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai kawasan hutan itu sendiri. Dida menjelaskan bahwa teknologi modern harus mampu mengolah bahan baku secara efisien, termasuk menghasilkan desain produk yang mampu memenuhi permintaan pasar dan memiliki daya saing tinggi. Dia menambahkan beberapa teknologi yang dibutuhkan, antara lain teknologi untuk pengolahan kayu muda dan spesies kurang dikenal, metode pengawetan kayu, penggunaan alat seperti *spineless rotary lathe* untuk mengurangi limbah kayu, serta penerapan perekat yang ramah lingkungan. Dalam Seminar Nasional Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (Mapeki) XVII yang berlangsung di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 10 September 2024, Dida juga menyampaikan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan. Saat ini, fokus telah bergeser dari pengelolaan berbasis kayu menuju pengelolaan berbasis lansekap yang mengadopsi model bisnis multiusaha kehutanan. Konsep multiusaha kehutanan yang dimaksud adalah penerapan sistem pemanfaatan ruang kawasan hutan yang terintegrasi. Hal ini mendorong peningkatan nilai ekonomis serta produktivitas hutan melalui berbagai kegiatan usaha yang memproduksi barang dan jasa lingkungan. Dida juga menekankan bahwa nilai tambah dari produk hutan, baik kayu maupun hasil hutan bukan kayu, perlu ditingkatkan melalui industri yang memegang izin berusaha untuk pengolahan hasil hutan (PBPHH). Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa industri PBPHH dapat diintegrasikan dengan perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan hutan (PBPH). "Keterpaduan antara pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya hutan dapat terus memberikan manfaat ekonomi dan sosial, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya. Sebagai bentuk insentif, KLHK telah mengembangkan kebijakan untuk memberikan persetujuan operasional bagi kegiatan pengolahan hasil hutan (POKPHH). Ini bertujuan untuk mendukung integrasi antara PBPH dan PBPHH serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya hutan di lapangan. Dari perspektif pemasaran, KLHK juga melakukan dukungan dengan memberikan sertifikasi mandatori bagi produk olahan hasil hutan yang akan diekspor. Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (*SVLK*). Peningkatan yang signifikan terlihat dalam tren ekspor produk olahan hasil hutan, yang mengalami kenaikan dari 10,93 miliar dolar AS pada tahun 2017 menjadi 13,17 miliar dolar AS di tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, Dida berharap agar Mapeki tetap konsisten dalam mendukung pengelolaan industri kehutanan nasional melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi produk hutan. ANTARA