JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengusulkan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan yang akan datang akan memberikan perhatian lebih dalam menyelesaikan masalah *backlog* perumahan di tanah air. Saat ini, jumlah *backlog* perumahan masih cukup tinggi, sekitar sembilan juta unit rumah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pernyataannya di Jakarta, ia menekankan bahwa dengan adanya kementerian khusus untuk perumahan, masalah ini dapat ditangani dengan lebih efektif. Basuki percaya bahwa kehadiran kementerian tersebut akan memungkinkan fokus yang lebih besar dalam menangani proyek perumahan, yang sejalan dengan program ambisius Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa rencana pembangunan tiga juta rumah per tahun yang sudah digariskan oleh Presiden terpilih, ditujukan untuk kawasan perkotaan, pedesaan, serta daerah pesisir, akan mendapatkan dukungan lebih dari kementerian baru ini. Dengan demikian, diperkirakan bahwa pencapaian target tersebut akan lebih mudah terwujud. Janji untuk membangun tiga juta rumah ini adalah bagian dari strategi besar yang dicanangkan oleh Prabowo dan Gibran, yang dikenal dengan nama Strategi Transformasi Bangsa. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia secara keseluruhan. Selain pembangunan rumah, salah satu fokus utama dari program ini adalah penyediaan makanan bergizi bagi seluruh anak-anak di Indonesia. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencatat bahwa hingga akhir Juli 2024, capaian Program Sejuta Rumah (PSR) mencapai 617.622 unit, yang setara dengan sekitar 59,23 persen dari total target nasional. PSR ini merupakan sebuah inisiatif untuk mempercepat dan menciptakan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor pembangunan perumahan, guna menyediakan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat. Program pembangunan perumahan ini diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 29 April 2015 di Jawa Tengah. Sejak itu, dari periode 2015 hingga 2023, tercatat telah dibangun sebanyak 9.206.379 unit rumah. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. ANTARA