JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jazuli Juwaini, menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap teguh. Ia menyatakan bahwa Palestine harus segera merdeka dalam waktu yang paling singkat. Pernyataan ini juga diungkapkan pada Konferensi ke-52 Komite Eksekutif Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berlangsung di Rabat, Maroko, dari tanggal 10 hingga 12 September 2024. Jazuli menggarisbawahi bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Palestina bukanlah hal yang mudah. Setiap kesepakatan yang dihasilkan di tingkat Parlemen OKI perlu diimplementasikan oleh eksekutif masing-masing negara. Ia menekankan pentingnya sikap optimis dalam usaha mencapai kemerdekaan Palestina. Di dalam pertemuan di Maroko tersebut, menurut Jazuli, telah disepakati beberapa keputusan penting, di antaranya mengecam dan mendesak penghentian segera pembantaian yang dilakukan oleh Israel di Palestina, serta menyerukan langkah-langkah yang cepat, terukur, dan sistematis untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam konferensi ini sangat strategis. Negara-negara OKI mengakui komitmen serta konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Jazuli menekankan bahwa dukungan Indonesia tidak pernah goyah, karena hal ini berkaitan tidak hanya dengan isu kemanusiaan, tetapi juga merupakan amanat konstitusi dan tanggung jawab sejarah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Indonesia telah mengajukan berbagai proposal dalam pertemuan konferensi tersebut. Proposal ini bertujuan untuk menghentikan agresi penjajahan yang dilakukan oleh Israel secara permanen. Upaya-upaya tersebut antara lain meliputi penguatan langkah hukum untuk membawa Israel ke Mahkamah Internasional, mendorong Palestina agar menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menolak normalisasi hubungan dengan Israel, serta mendukung kampanye BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) untuk mengisolasi Israel dari interaksi antar negara. Selain itu, dibutuhkan juga diplomasi yang lebih luas di tingkat parlemen, termasuk melalui forum Inter-Parliamentary Union (IPU). ANTARA