JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Laksono Widodo, mengingatkan pemerintah yang baru untuk mengelola kebijakan pajak yang berdampak pada kelas menengah dengan sangat hati-hati. Hal ini disampaikannya dalam rangka menjawab kekhawatiran para investor terkait pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 serta kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan mendatang. Laksono menekankan bahwa kunci sukses bagi pemerintahan yang akan datang adalah peluncuran program-program inovatif sambil secara cermat menangani kebijakan pajak yang berpengaruh pada kelas menengah. Dalam acara investor gathering BRIDS Roundtable, ia menyatakan, “Program-program unggulan baru harus diluncurkan sambil mempertimbangkan dampak kebijakan pajak terhadap kelas menengah.” BRIDS meyakini bahwa usulan anggaran tahun 2025 harus fokus pada kelancaran transisi. Ini penting agar bisa terintegrasi langsung dengan inisiatif serta agenda penting pemerintah baru, sekaligus memastikan keberlanjutan dari proyek-proyek utama yang telah berjalan. Namun demikian, perlu ada penjelasan yang lebih jelas untuk memenuhi kebutuhan informasi para investor terkait RAPBN 2025. Dalam acara tersebut, BRIDS mengundang Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, yang menjelaskan bahwa fokus pembangunan selama satu dekade terakhir adalah untuk mengangkat orang-orang dari garis kemiskinan serta yang rentan menjadi lebih baik, menuju kelas menengah yang lebih stabil. Suahasil menambahkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berfungsi sebagai *shock absorber*, terbukti saat menghadapi dampak pandemi COVID-19. Ia menyatakan, “Pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi menjaga kesehatan anggaran.” Dia juga menyoroti pentingnya pengelolaan utang yang bijaksana sebagai prioritas bagi pemerintahan mendatang. Berkenaan dengan profil jatuh tempo utang, Suahasil menjelaskan bahwa menjaga pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang kuat akan membantu mengendalikan rasio utang negara. Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada pengurangan risiko utang dengan menurunkan rasio utang dalam mata uang asing dan memanfaatkan *natural hedging*. Dalam konteks stabilitas dan volatilitas anggaran, pemerintah meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil di angka 5 persen akan membantu memastikan stabilitas serta mengurangi volatilitas jangka pendek. Ini pada gilirannya diharapkan dapat memfasilitasi konsolidasi fiskal lebih lanjut dan meningkatkan kualitas kesehatan anggaran negara. ANTARA