AMBON –
**Borneonews - Ternate**, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara melaksanakan apel gelar pasukan yang bertujuan untuk mendukung *Operasi Mantap Praja Kieraha* 2024-2025. Acara ini digelar untuk mempersiapkan personel dalam pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 2024. Apel tersebut berlangsung di lapangan Ngaralamo Salero, Ternate. Wakil Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, menekankan bahwa apel ini merupakan bagian krusial dalam memeriksa kesiapan personel serta sarana dan prasarana yang diperlukan sebelum diterjunkan untuk menjaga keamanan pilkada serentak. Ia berharap pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan damai, serta menjadi gambaran dari kualitas demokrasi yang ada di daerah tersebut, serta penentu masa depan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara. Tahapan pilkada serentak 2024 dijadwalkan dimulai pada 24 Agustus 2024, di mana pemungutan suara akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Menurut Stephen, pemilihan tahun ini memiliki tingkat kompleksitas dan kerawanan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena, untuk pertama kalinya, pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan dan tahun yang sama. Konsekuensinya, ini menimbulkan kompetisi yang ketat antara calon gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam pembahasan mengenai keamanan, Stephen mengingatkan pentingnya memperhatikan intensitas politik yang tinggi selama periode pilkada ini. Tingginya aktivitas politik berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan. Beberapa isu yang mungkin muncul, antara lain adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran informasi yang dapat memecah belah persatuan, serta penyebaran isu hoaks dan *hate speech*. Dengan demikian, Wakapolda menegaskan bahwa pihak Polri bersama dengan TNI dan seluruh pemangku kepentingan lainnya akan melaksanakan operasi kepolisian wilayah dengan sandi *Mantap Praja Kieraha 2024-2025*. Operasi ini direncanakan berlangsung selama 385 hari. Stephen menjelaskan, operasi ini terbagi menjadi tiga fase, yaitu tahap pra-operasi yang berlangsung selama 53 hari, fase pelaksanaan operasi selama 240 hari, dan tahap pasca-operasi yang menjangkau selama 92 hari. Sebanyak 4.468 personel dari TNI dan Polri akan terlibat dalam operasi ini, terdiri dari 3.823 personel yang berasal dari Polda dan Polres jajaran, serta 645 personel dari pihak TNI. Wakil Kapolda juga menekankan pentingnya melakukan kegiatan preemptif dan preventif. Hal ini didukung oleh operasi intelijen, penegakan hukum, serta komunikasi publik melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian di daerah dan di Polres. Stephen menyoroti kebutuhan untuk menguatkan solidaritas serta sinergisitas antara TNI dan Polri. Selain itu, menjaga netralitas Polri, melakukan deteksi dini, dan mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang ada akan sangat berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses pilkada. ANTARA