JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, menyampaikan proyeksi anggaran untuk Dana Abadi Pesantren yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2025. Anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp267,36 miliar. Dalam rapat kerja yang berlangsung dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Yaqut menjelaskan bahwa dana ini akan digunakan untuk memberikan beasiswa *degree* maupun *non-degree* kepada santri. Selain itu, anggaran tersebut juga akan mendukung pengelolaan dan layanan pendidikan keagamaan. Yaqut menambahkan bahwa anggaran tersebut merupakan refleksi dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, tidak hanya di pondok pesantren tetapi juga di sekolah-sekolah yang berbasis agama lainnya. "Serta memberikan beasiswa kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional," jelasnya lebih lanjut. Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa Kementerian Agama akan melanjutkan program peningkatan kualitas keagamaan dengan skema pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di tahun 2025. Program yang direncanakan mencakup pembangunan balai nikah dan manasik haji di 160 kecamatan, serta revitalisasi dan pengembangan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di 54 kabupaten/kota. Selain itu, juga akan ada revitalisasi dan pengembangan asrama haji di lima lokasi. "Di samping itu, kami juga akan meningkatkan akses dan kualitas sarana serta prasarana di 180 madrasah, dan melakukan pembangunan serta peningkatan mutu di 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri," ucapnya. Pada tahun 2025, Kementerian Agama diperkirakan akan mendapatkan pagu anggaran yang telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI sebanyak Rp79,168 triliun. Gus Men, sapaan akrab Yaqut, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi terhadap perhatian serta dukungan dari Komisi VIII DPR RI terhadap kinerja Kementerian Agama. "Harapan kami adalah penjelasan yang disampaikan dapat memenuhi harapan dan mendapatkan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI," tutup Menag Yaqut. ANTARA