JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung pada 9 September antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, tidak ada pembicaraan mengenai tawaran posisi menteri di kabinet baru. Thomas menjelaskan bahwa diskusi dalam pertemuan tersebut lebih fokus kepada substansi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2024 dan 2025. Menurut informasi yang disampaikan oleh Sri Mulyani melalui akun Instagram resmi miliknya, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pelaksanaan serta *outlook* APBN 2024, yang direncanakan akan ditutup pada bulan Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden yang baru terpilih. Dengan adanya pertemuan ini, Prabowo diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan. Selain itu, agenda lain yang turut dibahas adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Rancangan APBN (RAPBN) 2025 yang kini tengah dalam pembahasan di DPR. Thomas juga menyatakan bahwa presiden terpilih memberikan arahan terkait berbagai usulan program dan alokasi anggaran untuk periode 2024 hingga 2029. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam tersebut dituturkan Thomas berlangsung dalam suasana yang hangat. Sri Mulyani juga menyampaikan mengenai dinamika yang terjadi di perekonomian global, sehingga Prabowo mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Salah satu hasil penting dari pertemuan itu adalah adanya perubahan anggaran untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) pada Postur Sementara APBN 2025, yang mengalami peningkatan dari Rp1.094,66 triliun menjadi Rp1.160,09 triliun dibandingkan dengan usulan awal. Namun, perlu dicatat bahwa tidak terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pemerintah pusat (BPP) dari kesepakatan yang diraih bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelumnya, yang tetap sebesar Rp2.701,44 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran belanja K/L dari pos non-K/L, yang semula dari Rp1.606,8 triliun menurun menjadi Rp1.541,4 triliun. Di antara pos belanja non-K/L yang mengalami pengurangan, terdapat Program Pengelolaan Belanja Lainnya, yang berkurang dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun. Sementara itu, pos belanja lainnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Dari hasil kesepakatan terakhir antara Kementerian Keuangan dan Banggar DPR RI, Postur Sementara APBN 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp616,19 triliun, setara dengan 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan total pendapatan negara mencapai Rp3.005,1 triliun dan belanja negara Rp3.621,3 triliun. Keseimbangan primer mengalami defisit Rp63,33 triliun, dengan pembiayaan anggaran mencapai Rp616,2 triliun. Dalam nota keuangan yang dikeluarkan pada pertengahan Agustus, terdapat perubahan signifikan pada estimasi pendapatan negara dan belanja negara. Hal ini disebabkan oleh peningkatan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan belanja pemerintah pusat (BPP), masing-masing sebesar Rp8,2 triliun. Dengan demikian, target PNBP untuk tahun 2025 kini ditetapkan sebesar Rp513,6 triliun, naik dari Rp505,4 triliun, sedangkan BPP baru menjadi Rp2.701,4 triliun dari sebelumnya Rp2.693,2 triliun. ANTARA