MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Tiga daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah diidentifikasi sebagai wilayah yang rentan terhadap potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Dalam hal ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, Itratif, mengungkapkan bahwa dari total sepuluh kabupaten/kota yang ada, tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Ketidakstabilan yang sering terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, baik pada pemilu maupun pilkada sebelumnya, memerlukan perhatian ekstra. Kabupaten Bima juga patut diperhatikan mengingat ada dua pasangan calon yang bertarung. Sementara itu, meskipun terdapat tiga pasangan calon di Kota Bima, tanda-tanda kerawanan mulai terlihat. Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan dan peluncuran peta kerawanan Pilkada 2024 di Mataram, Itratif menekankan bahwa meskipun tujuh kabupaten/kota lainnya, termasuk Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu, dikategorikan dalam tingkat kerawanan sedang, hal ini tidak berarti bahwa pengawasan akan menjadi kurang ketat. Sebaliknya, beberapa daerah, seperti Kota Mataram dan Kabupaten Bima yang memiliki dua calon, berpotensi menghadapi situasi yang lebih ekstrem. Diungkapkan oleh Itratif, ada empat indikator utama yang memengaruhi kerawanan tersebut. Pertama, pada tahapan pencalonan, terdapat kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh calon yang berasal dari unsur petahana, termasuk aparat sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Kedua, pada fase kampanye, terdapat risiko praktik *political money*, keterlibatan aparat pemerintah, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, serta kemungkinan terjadinya konflik antara peserta dan pendukung calon. Ketiga, dalam proses penghitungan suara, risiko yang mungkin muncul meliputi pemungutan suara ulang, kebutuhan untuk menghitung suara kembali, dan kesalahan prosedural di tempat pemungutan suara (TPS) yang dikelola oleh penyelenggara pemilu ad hoc, seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Keempat, dalam konteks sosial politik, tantangan yang dihadapi mencakup intimidasi, ancaman, serta kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Lebih jauh, Itratif menyampaikan bahwa secara keseluruhan, jika merujuk pada indikator-indikator kerawanan, NTB berada di urutan ke-10 secara nasional dalam hal sosial politik. Indikator yang dimaksud termasuk kejadian intimidasi dan kekerasan, serta perusakan fasilitas umum yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam tahap pencalonan, NTB menempati posisi ke-19 nasional, dengan perhatian pada keberadaan calon petahana serta calon yang berasal dari ASN, TNI, dan Polri. Dalam tahap kampanye, NTB tercatat di peringkat keenam secara nasional, dengan lima indikator yang menjelaskan potensi kerawanan pada fase ini, termasuk isu *SARA*, fitnah, dan praktik *money politics*. Di sisi lain, dalam proses penghitungan suara, NTB menempati urutan ke-31 secara nasional. Indikator yang memicu kerawanan dalam tahapan ini meliputi ketidakpuasan saksi yang tidak ditindaklanjuti, potensi pemungutan suara ulang, serta kesalahan prosedural oleh KPPS. Secara keseluruhan, Itratif menambahkan bahwa NTB berada di peringkat ke-enam dari 28 provinsi dengan kategori kerawanan sedang. Selain itu, berdasarkan peta kerawanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, terdapat lima provinsi yang tergolong dalam kategori rawan tinggi, 28 provinsi dalam kategori rawan sedang, dan empat provinsi dalam kategori rawan rendah. ANTARA