JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat menekankan pentingnya edukasi dan simulasi kebencanaan yang harus dilakukan hingga tingkat yang paling kecil, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan keluarga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana. “Penyelamatan diri dan proses evakuasi harus dilakukan secara terstruktur, dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), hingga ke kelompok masyarakat kecil, RT, RW, dan lingkungan sekitar. Ini merupakan hal yang mendesak untuk dibahas dan disiapkan, agar kewaspadaan di daerah yang rawan bencana dapat dibangun dengan baik,” ungkap Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar ke-12 yang diselenggarakan secara daring dari Jakarta. Lebih lanjut, Lestari menjelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana harus memiliki sistem yang efektif dan membangun infrastruktur yang memadai. Infrastruktur ini diperlukan tidak hanya untuk pencegahan, tetapi juga untuk memberikan informasi yang akurat terkait bencana alam. Ia juga menekankan perlunya sistem yang dapat memberikan informasi secara langsung, sehingga dapat mengurangi tingkat kecemasan masyarakat yang tinggal di daerah yang berisiko tinggi terhadap bencana. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi mereka. Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Riyanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengembangkan infrastruktur *Multi-Hazard Early Warning System* (MHEWS) di berbagai wilayah. “Kami sedang membangun *early warning* untuk tsunami. Ini berkaitan dengan tema yang dibahas saat ini dan proyek ini sedang dijalankan bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dari Aceh hingga Papua,” jelasnya. Lebih jauh, Agus menyatakan bahwa BNPB bersama dengan pihak-pihak terkait juga melaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi bencana yang bersifat tidak terduga. Ia berharap agar tidak ada lagi polarisasi dalam penanganan bencana yang terkadang memperlambat respons akibat egoisme, sehingga dapat menyebabkan suatu bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun sosial diabaikan. “Kami selalu berusaha melakukan tindakan nyata, karena penanggulangan bencana tidak bisa bersikap kaku. Contohnya, jika terjadi bencana di Kabupaten A, tidak bisa ada anggapan bahwa itu bukan tanggung jawab Kabupaten B. Semua jiwa adalah berharga dan harus menjadi prioritas untuk kita semua," imbuhnya. ANTARA