JAKARTA –
**Borneonews - Badung, Bali**, Global Selatan, yang mencakup negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Oseania, masih menghadapi banyak tantangan dalam upaya pembangunan. Kendala-kendala ini sering kali berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan infrastruktur yang tidak memadai, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*, SDGs) di negara-negara tersebut. Di sisi lain, banyak negara di Global Selatan tergantung pada bantuan dari negara maju atau Global Utara. Ketergantungan ini memperlihatkan jelas adanya kesenjangan dalam akses terhadap pembiayaan di tingkat global. Pencapaian SDGs sangat bergantung pada keberhasilan setiap negara secara merata. Hal ini menjadi tidak mungkin jika masih ada negara yang tertinggal. Dengan demikian, diperlukan formulasi baru terkait akses terhadap pembiayaan bagi negara-negara di Global Selatan. Pendekatan ini harus dirumuskan melalui kerja sama internasional agar hasilnya dapat bersifat inklusif, kokoh, dan berkelanjutan. **Tantangan Pembiayaan** Salah satu tantangan utama yang dihadapi negara-negara di Global Selatan adalah adanya kesenjangan pembiayaan yang belum sepenuhnya teratasi. Alokasi anggaran, investasi, dan kerangka kebijakan nasional sering kali tidak sejalan dengan pencapaian SDGs, sehingga memperlambat upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Lia Junhua, menekankan pentingnya pengembangan sistem pembiayaan baru yang berfokus pada dampak pembangunan. Sistem tersebut perlu dirancang untuk membuka akses terhadap sumber daya baru yang dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek yang mendukung SDGs. Beberapa dana internasional telah diperkenalkan untuk membantu negara-negara berkembang menghadapi tantangan global. Contohnya, Dana Iklim Hijau dan Fasilitas Lingkungan Global, yang keduanya bertujuan untuk mengatasi isu-isu terkait iklim. Namun, akses terhadap dana-dana ini sering kali tidak merata, terutama bagi negara yang memiliki kapasitas administratif terbatas. Di samping itu, tidak adanya standar internasional untuk memastikan kualitas dan kuantitas pendanaan yang dijanjikan tetap menjadi kendala dalam penyediaan bantuan pembangunan resmi (*official development assistance*, ODA) dan pembiayaan inovatif lainnya. Negara-negara berkembang sering kali menerima bantuan tanpa adanya jaminan manfaat ekonomi yang jelas, yang menyulitkan mereka untuk memaksimalkan dampak dari bantuan yang diterima. **Pembiayaan Inovatif** Untuk mengatasi masalah ini, Global Selatan memerlukan pembiayaan inovatif. Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Forum Tingkat Tinggi tentang Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan (HLF MSP) di Bali pada tanggal 1–3 September 2024 untuk mengumpulkan pemangku kepentingan global guna membahas permasalahan yang dihadapi negara-negara di Global Selatan, termasuk dalam hal pembiayaan. Salah satu skema yang dibahas dalam forum tersebut adalah *blended finance*, kombinasi antara dana publik dan dana privat untuk menggerakkan lebih banyak sumber daya guna mencapai SDGs. *Blended finance* menjadi salah satu solusi yang menjanjikan, karena memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan dana swasta secara besar tanpa harus meningkatkan beban fiskal secara signifikan. Misalnya, skema kemitraan publik-swasta (KPBU) di Indonesia dan penerbitan obligasi SDG dirancang untuk menarik dana dari sektor non-publik. Pelaksanaan skema ini merupakan langkah nyata dari pemerintah Indonesia untuk memobilisasi dana tambahan dari sektor swasta guna mendanai proyek-proyek yang mendukung pencapaian SDG, seperti pembangunan infrastruktur untuk air bersih, energi terbarukan, dan sanitasi. Di samping itu, pembiayaan kreatif juga diusulkan sebagai solusi untuk Global Selatan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (*micro, small, and medium enterprises*, MSME). Sebagai contoh, India menerapkan desain pembiayaan di mana bank bersaing untuk menawarkan suku bunga rendah kepada MSME yang bermitra dengan perusahaan besar, memungkinkan MSME mendapatkan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih kompetitif. Skema ini dapat mengurangi biaya pembiayaan bagi MSME, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Solusi lainnya adalah optimalisasi investasi asing langsung (*foreign direct investment*, FDI). Walaupun FDI global mengalami penurunan sebesar 2 persen tahun lalu, investasi di kawasan Asia Tenggara mencetak kenaikan sebesar 1,3 persen hingga mencapai US$226 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang di Global Selatan memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk menarik investasi asing. Perlu dicatat bahwa meskipun terjadi peningkatan FDI di beberapa negara berkembang, sebagian besar investasi masih terkonsentrasi di negara maju. Hanya sekitar 23 persen dari total aliran FDI masuk ke kawasan Asia-Pasifik, sedangkan negara berkembang dan negara-negara paling tidak berkembang mendapatkan proporsi yang jauh lebih kecil dari aliran modal global. Oleh karena itu, negara-negara berkembang didorong untuk menciptakan iklim domestik yang lebih kondusif bagi investasi asing. Pemerintah perlu menyediakan insentif yang tepat untuk menarik lebih banyak FDI sekaligus memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pola investasi juga perlu dibuat lebih inklusif agar negara-negara di Global Selatan dapat memperoleh manfaat maksimal dari aliran modal global. Ini mencakup dorongan untuk lebih banyak investasi dari negara maju ke negara-negara Global Selatan guna mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara yang sedang berkembang. **Kerja Sama Selatan-Selatan** Kerja sama Selatan-Selatan telah menunjukkan potensi transformasinya, yang terlihat dengan jelas selama pandemi COVID-19. Selama krisis tersebut, negara-negara di Global Selatan saling mendukung dalam menghadapi tantangan global dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta memperkuat aliran pembiayaan di tingkat nasional, regional, dan global. Jenis kerja sama ini merupakan salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Serta tentu saja, ini mencakup perumusan skema pembiayaan alternatif. Inovasi pembiayaan, seperti *blended finance* dan pembiayaan kreatif, adalah solusi penting yang dapat membantu negara-negara berkembang menghadapi tantangan di era ini. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam pembiayaan pembangunan dapat membuka jalan bagi Global Selatan untuk mencapai SDGs dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. ANTARA