BORNEONEWS, Kotim - Warga mempertanyakan komitmen pasangan bupati dan wakil Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi dan M Taufiq Mukri saat kampanye yang menjanjikan menggratiskan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA, untuk warga kurang mampu.

"Katanya sekolah gratis tapi kenapa anak-anak kami masuk sekolah bayar," keluh Marsudi salah seorang warga Kecamatan Cempaga Kotim, Rabu (27/7/2016).

Untuk memasukan anaknya ke sekolah setingkat SMP, Marsudi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Untuk biaya masuknya saja dia harus mengeluarkan uang sebesar Rp800 ribu. Anggaran itu diakuinya diminta pihak sekolah untuk membayar seragam sekolah seperti baju, celana dan seragam olahraga.

"Selain diminta uang seragam, kami juga dimintai membayar kurisi. Kalau saya kemarin bayar kursi Rp250 ribu, kalau orang tua siswa yang lain saya kurang tahu. Tapi kami diberi keringanan membayar tiga kali, kalau tidak bayar juga anak kami akan dikeluarkan," katanya menirukan.

‎Dengan kondisi ini warga berharap Bupati Kotim bisa mengevaluasi atau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah terkait keluhan warga ini. Sebab masalah ini sangat memberatkan masyarakat terutama yang kurang mampu.

"Jujur, ini sangat berat bagi kami. Jangankan uang Rp1 juta untuk bayar ini, untuk makan saja kami kesulitan, mana harga karet sekarang turun," keluhnya.

Seperti diketahui, janji pemerintah Kotim membebaskan ‎seluruh biaya atau gratis bagi siswa keluarga kurang mampu atau miskin.

Siswa miskin mulai dari SD, SMP dan SMA sederajat tidak boleh ada yang putus sekolah. Namun kondisi itu hanya isapan jempol belaka sebab kenyataan dilapangan para orang tua yang anaknya baru masuk sekolah dipungut biaya seragam dan juga uang kursi.

Muhammad, salah seorang wali murid lainnya juga mempertanyakan adanya pungutan untuk bayar seragam sekolah dan kursi oleh pihak sekolah itu. Di Kecamatan Cempaga masalah ini sudah menjadi perbincangan hangat para wali murid. Mereka mempertanyakan komitmen Supian Hadi yang menggratiskan biaya sekolah bagi siswa kurang mampu.

"Kami hanya bisa berharap pak bupati bisa turun cek langsung ke lapangan. Terutama di wilayah kami Kecamatan Cempaga untuk SMP dan SMA," tuturnya.

Padahal katanya, sudah ada dana BOS yang betujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan guna mendapatkan pendidikan yang layak.

‎Muhamad yang merupakan lulusan Fakultas Pendidikan Unpar ini mengaku program dana bos itu adalah untuk menopang pendidikan gratis agar membebaskan siswa dari segala pungutan baik itu jenjang SD, SMP maupun SMA, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun kenyataan dilapangan para orang tua tetap dibebani dengan biaya sekolah yang cukup tinggi. (RAFIUDIN/N).