MANOKWARI –
**Borneonews - Sorong, Papua Barat Daya**, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bidang Energi, Haruni Krisnawati, mengungkapkan bahwa sektor *forestry and other land use* (FOLU) merupakan kontributor terbesar dalam penyerapan emisi gas rumah kaca (GRK), mencapai 60 persen dari total emisi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara di Sorong, Papua Barat Daya. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Kementerian LHK meluncurkan program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri LHK No 168 Tahun 2022. Program ini secara khusus bertujuan untuk menurunkan tingkat emisi GRK Indonesia hingga 140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Haruni menjelaskan, program ini saat ini sedang digencarkan sosialisasinya di seluruh provinsi di Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat penurunan emisi GRK. Hingga saat ini, sudah ada 28 Dokumen Rencana Kerja Sub Nasional untuk mendukung pelaksanaan Indonesia's FOLU Net Sink 2030, sementara enam provinsi lainnya masih dalam tahap penyusunan. Diharapkan Provinsi Papua Barat Daya segera melakukan percepatan dalam penetapan target mitigasi emisi GRK. Proses sosialisasi di Provinsi Papua Barat Daya, menurut Haruni, merupakan langkah penting untuk membangun kerjasama di tingkat daerah dalam menetapkan target dan tindakan mitigasi GRK yang lebih spesifik di tingkat subnasional. Di dalam program ini, terdapat lima sektor utama yang berkontribusi pada emisi GRK, yaitu energi, limbah, proses industri dan penggunaan produksi (IPPU), pertanian, serta FOLU. Haruni menegaskan bahwa sektor FOLU memiliki peranan yang sangat signifikan, mengingat kemampuannya untuk menyerap 60 persen dari total emisi GRK. Harapan besar diletakkan pada sosialisasi ini untuk menghasilkan strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan dalam mitigasi emisi GRK, sesuai dengan kapasitas dan potensi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Langkah nyata lainnya dilakukan oleh Kementerian LHK dengan membentuk tim kerja untuk Indonesia's FOLU Net Sink 2030, yang bertugas dalam lima bidang utama, termasuk pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, serta konservasi. Program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dirancang berdasarkan lima bidang tersebut, dan tahun 2024 menandai tahun ketiga sejak Rencana Operasional program ini ditetapkan. Dalam pelaksanaan rencana tersebut, perlu ada perincian target aksi mitigasi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Program ini menerapkan empat strategi utama: pencegahan deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, perlindungan serta restorasi lahan gambut, dan peningkatan serapan karbon. Semua strategi ini dijabarkan melalui 12 rencana operasional. Untuk mendukung agenda pengendalian perubahan iklim, Provinsi Papua Barat Daya memiliki kawasan hutan seluas 3.431.549 hektare. Luasan tersebut terdiri dari berbagai fungsi, termasuk kawasan konservasi (30,56 persen), hutan lindung (22,31 persen), hutan produksi (17,22 persen), hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) (21,30 persen), hutan lindung yang dapat dikonversi (HPT) (8,61 persen), dan areal penggunaan lain (APL) seluas 435.516 hektare. ANTARA