JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menunjukkan dukungannya terhadap percepatan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang berfokus pada Tata Kelola Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Kompleks Candi Borobudur. RPerpres tersebut dirancang sebagai mekanisme pengelolaan yang terpadu. Tujuannya adalah untuk melindungi serta mengembangkan Kompleks Candi Borobudur sebagai warisan dunia. Selain itu, RPerpres ini juga bertujuan untuk memanfaatkan kawasan tersebut demi kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam sebuah pernyataannya di Jakarta, Anas menekankan pentingnya tata kelola yang permanen. Dia menyatakan, "Kami siap mendukung percepatan RPerpres, termasuk dalam penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia." Ini menunjukkan komitmen kementerian untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata ini. Kementerian PANRB juga terus melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pelayanan publik di sektor pariwisata. Salah satu langkah yang diambil adalah mempercepat replikasi inovasi yang dapat meningkatkan pengalaman wisatawan. Inovasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih lanjut, kementerian berusaha mendorong digitalisasi dalam pelayanan publik. Digitalisasi diharapkan dapat mempermudah pengelolaan dan integrasi layanan bagi wisatawan, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya, kementerian juga menekankan pentingnya kemudahan dalam investasi sektor pariwisata. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), tanda tangan elektronik, dan penyederhanaan persyaratan izin, diharapkan investasi di bidang ini dapat meningkat secara signifikan. Anas mengungkapkan bahwa pengembangan sektor pariwisata sangat bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, politeknik pariwisata di Indonesia memainkan peranan penting dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi SDM yang ada. Kementerian PANRB berupaya untuk melakukan penataan dan penguatan organisasi politeknik pariwisata. Langkah ini diharapkan dapat melahirkan lulusan yang memiliki keterampilan untuk mendukung pengembangan daerah pariwisata di seluruh Indonesia. Selain itu, dalam menjaga keberlanjutan program pengembangan pariwisata, kementerian juga berfokus pada reformasi birokrasi yang mencakup beberapa tema strategis. Tema tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan digitalisasi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan apresiasi terhadap kerjasama antara berbagai pihak dalam menyusun strategi untuk mempercepat pengembangan DPSP. "Ini semua adalah kerja tim yang luar biasa," ungkapnya, menunjukkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang terlibat. Sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa percepatan pengembangan DPSP memerlukan serangkaian strategi. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan sektor pariwisata. ANTARA